Oleh Suwandi Sumartias (Dimuat HU Pikiran Rakyat)

Mencermati prediksi PG (passing grade) oleh Komunitas Peduli Pendidikan GM 9 Kota Bandung bahwa PSB (penerimaan siswa baru) tahun ajaran 2008-2009 mengalami peningkatan, telah membuat sebagian orang tua siswa resah (Pikiran Rakyat, 27-28 Juni 2008). Keresahan bersumber dari adanya keraguan orang tua tentang validitas data prediksi Tim GM 9 sehingga banyak orang tua yang merasa putra putrinya tidak bisa mendaftar sesuai sekolah tujuan. Di lain pihak, apresiasi perlu disampaikan pada Tim GM 9 karena upaya tersebut maksudnya untuk memberi gambaran awal bagi orang tua yang akan menyekolahkan anaknya. Namun, metode prediksi dalam berita tersebut tidak disampaikan, padahal GM 9 pun tentu telah melakukan survei hasil UN di sekolah-sekolah di Kota Bandung. Hasil prediksi tersebut bisa tepat atau meleset.

Keresahan orang tua (khususnya di Kabupaten Bandung) ternyata bertambah. Hal itu disebabkan adanya peraturan kuota 10% dan NEM hasil UN para siswa berlaku tidak sama dengan siswa Kota Bandung. Diskriminasi ini tentu membuat orang tua bingung, bahkan anaknya pun banyak yang bertanya, apa soal UN antara kabupaten dan kota itu berbeda? Apakah siswa dari Kabupaten Bandung tidak punya hak yang sama untuk bersaing dengan siswa di Kota Bandung? Pertanyaan ini mengemuka karena NEM siswa asal Kabupaten Bandung tidak diakui sama dengan di Kota Bandung, jika seorang siswa SMP mendapat nilai 36, 55, maka menjadi 37 jika masuk SMA di Kota Bandung. Logika yang sungguh membingungkan, padahal pada tataran modern, hukum pasar berlaku sesuai kemampuan dan kompetisi. Padahal, untuk bisa mendapat angka satu dalam UN tidaklah semudah yang dibayangkan.

Sulitnya sebagian siswa untuk mendapatkan nilai UN yang baik dan sangat baik dilalui dengan berbagai upaya orang tua siswa, antara lain dengan melakukan berbagai persiapan melalui bimbingan belajar, try out, juga melakukan salat istigasah/doa bersama antara guru dan siswanya. Namun, untuk dapat melanjutkan pendidikan sesuai pilihan, tidaklah mudah karena sebagian pengelola dan berokrat pendidikan masih saja berpikir dan bertindak sektoral, bahkan ada kecenderungan persoalan yang mudah masih saja dipersulit. Ada wacana di masyarakat (mudah-mudahan keliru) bahwa di antara dua jalur baik jalur akademik maupun nonakademik (jalur prestasi), tetap terdapat peluang bagi orang tua untuk dapat “melicinkan” masuk sekolah sesuai tujuan. Khususnya jalur nonakademik. Keresahan orang tua tidak berhenti setelah anaknya lulus UN, namun berlanjut dalam kompetisi PSB.

Fenomena tersebut hanyalah representasi kecil dari sebagian persoalan besar yang dihadapi dunia pendidikan kita. Para pendidik yang telah lama kurang mendapat perhatian pemerintah, berupaya mencari berbagai peluang yang sekiranya “menguntungkan” secara materi. Konsumerisme tidak hanya milik para politisi dan birokrat, namun telah merambah dalam ranah-ranah yang selama ini mengusung moral dan idealisme, yakni dunia pendidikan. Untuk memutus fenomena ini, sebenarnya mudah. Jika individu menyadari benar apa yang diperbuatnya akan dan telah merusak sistem yang dibangun, yang pada gilirannya dunia pendidikan akan tercerabut dari filosofinya sendiri maka krisis multisektor bangsa ini, kuncinya dapat dicari solusinya, jika para pegiat pendidikan mampu menyiapkan SDM berkualitas lahir dan batin. Jika menengok kasus BLBI di Kejagung dan para koruptor lainnya, sebaik apa pun sistem yang dibangun tetap akan bergantung pada SDM-nya (the man behind the gun). Maka, dalam konteks ini, proses dan kegiatan apa pun yang dilakukan dalam PSB, misalnya, akan menjadi cikal bakal dalam memperbaiki generasi di masa yang akan datang karena kita yakin sesuatu yang dicapai dengan cara-cara yang baik (apalagi halal) akan membuahkan hasil yang baik pula.

Ujian Nasional (UN) kali ini diikuti 2 juta lebih siswa/siswi SMA/SMKK/MA dan 3 juta siswa/siswi SMP/MTs. UN merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PBM (proses belajar-mengajar) yang harus dilewati siswa kelas III SMA/SMKK/MA dan SMP/MTs., untuk mendapatkan tanda lulus (ijazah) dan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi.

Untuk tahun ini, pelanggaran UN tidak seheboh tahun lalu, di mana pengalaman terdahulu membuktikan, pelaksanaan UN selalu menyisakan berbagai persoalan yang terus berulang, mulai dari pelanggaran teknis hingga manajemen pelaksanaan. Pengalaman yang kurang mengenakkan dan sungguh ironis adalah adanya kolaborasi negatif yang dilakukan antara oknum birokrat pendidikan, guru-guru dan para “joki” pendidikan serta oknum orang tua yang khawatir putra putrinya tidak lulus dan atau kurang memiliki kemampuan untuk mengikuti UN. Hal ini menimbulkan banyak persoalan, mulai dari kebocoran soal, jual beli soal/jawaban, suburnya perjokian, pencurian soal, mengisi ulang jawaban yang salah, dan sebagainya. Sehingga UN kali ini dilaksanakan berbeda dengan sebelumnya, dengan melibatkan tim pemantau independen dari perguruan tinggi, pengawalan ketat polisi, “merumahkan” guru-guru mata ajar yang di UN-kan, dengan harapan adanya peningkatan sistem penyelenggaraan UN yang lebih baik dan meningkatkan kualitas lulusannya.

Alternatif solusi

Upaya solutif yang perlu dibuat adalah, pertama, sosialisasi PSB dan petunjuk teknis yang transparan dan akuntabel untuk semua sekolah seoptimal mungkin. Karena tidak semua orang tua melek internet dan atau media massa, apalagi yang berada jauh dari Kota Bandung.

Kedua, berikan kesempatan bagi semua siswa di seluruh nusantara untuk berkompetisi seluas-luasnya secara adil tanpa harus ada kuota.

Ketiga, nilai UN yang telah disepakati sebagai syarat utama untuk masuk sekolah diberlakukan tanpa pembedaan dan rekayasa.

Keempat, perlu dipahami bersama bahwa proses awal PSB yang lebih profesional, transparan, akuntabel, menjadi titik awal yang amat baik dalam mempersiapkan peserta didik (SDM) di masa yang akan datang dan menjadi investasi berharga buat generasi berikut yang berkualitas. Tentu pada gilirannya, akan memutus mata rantai dekadensi moral dan pengangguran yang terus meningkat.

Semoga PSB kali ini dapat memberikan informasi optimal bagi semua stakeholder dan menjadi ajang pencerahan dan kompetisi yang fair. Dengan pola seperti di atas, PSB Kota Bandung akan menjadi model percontohan bagi kota-kota dan kabupaten lainnya. Semoga! ***

Penulis, mahasiswa S-3 Komunikasi dan pegiat pendidikan di Fikom Unpad.

Fenomena Korupsi Birokrasi ( Dimuat Kompas Jabar, 26 Juli 2007)

Oleh Suwandi Sumartias

Mencermati eskalasi korupsi yang semakin tinggi intensitasnya dalam tubuh birokrasi, ibarat gunung es yang misterius, semakin kuatlah anggapan masyarakat yang selama ini berkembang dan diyakini bahwa korupsi telah menjadi kebiasaan perilaku para birokrat. Budaya itu sulit diberantas, bersifat kolektif, bahkan menjadi gaya hidup dan napas kaum birokrat. Sungguh korupsi merupakan suatu penyakit sosial yang epidemis dan sulit dicari solusinya, apalagi jika “sapu” pembersihnya masih kotor.

Kini, giliran Kabupaten Garut menjadi sorotan media dan masyarakat. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa mendesak Bupati turun dari jabatannya. Aksi massa dalam jumlah besar yang menuntut perubahan seakan menjadi barometer bahwa setiap ada indikasi korupsi dalam tubuh birokrasi, kesadaran rakyatlah yang menjadi pintu terakhir penegakan kesadaran hukum. Kemudian, yang menjadi persoalan mendasar, di mana elite penegak hukum dan elite wakil rakyat mendapat tempat dalam hati masyarakat? Di mana hati nurani mereka “eksis” dan “berlabuh” jika bukan merupakan bagian dari pemain sandiwara pula?

Eforia korupsi bak drama berseri sehingga muncul kepusingan dan kebuntuan ilmiah, hukum, dan nurani dalam menyelesaikannya. Cermin sejarah bangsa dari waktu ke waktu, dari satu orde ke orde berikutnya, dan dari satu rezim ke rezim lainnya betapa sulit dipahami dan dipelajari oleh generasi berikutnya, seakan tak berkesudahan. Pesimisme dan ketidakpercayaan pada elite penyelenggara negara dan birokrasi mewabah sedemikian rupa dari pusat sampai ke pelosok pedesaan.

Membangun optimisme dan idealisme generasi muda kini seakan bertarung menegakkan benang basah karena banyaknya perilaku pragmatis yang konsumtif, kemaruk, dan lupa diri. Terkikisnya nilai-nilai idealisme, kejujuran nurani, moral, dan sosial begitu parah menjalar dalam dunia birokrasi dan kehidupan sosial.

Banyak “hantu” birokrasi telah menurunkan derajat kepercayaan rakyat pada elite birokrasi dan wakil rakyat, bahkan pada hukum yang mengatur tertibnya kehidupan sosial. Lemahnya kontrol penggunaan dana APBD dan ketidakjelasan penggunaannya pada sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat (jajak pendapat Kompas, 15 Juni 2007) menjadi bukti betapa birokrasi rawan akan korupsi.

Produk kolektif

Fenomena korupsi, jika meminjam pemikiran para teoretikus pertukaran sosial (Blau, 1964; Burgess & Huston, 1979; Kelley & Thibaut, 1978) yang telah menganalisis keuntungan dan kerugian yang saling diterima dan diberikan oleh orang-orang yang terlibat dalam suatu hubungan, seseorang akan cenderung memilih relasi yang dapat memberikan ganjaran sebesar-besarnya.

Menurut teori ini juga, kita akan selalu berusaha menciptakan interaksi yang dapat memperbesar porsi ganjaran itu. Artinya, penentuan dan penggunaan dana APBD suatu daerah (kabupaten/kota) bukanlah produk lembaga eksekutif semata, tetapi juga melibatkan anggota legislatif dan yudikatif. Contohnya adalah masalah kebijakan dana Kaplinggate di Provinsi Jawa Barat yang masih misterius penyelesaiannya.

Sosiolog dramaturgis, Irving Goffman (Mulyana, 2001), melihat korupsi laksana kehidupan panggung di mana di atasnya sang aktor memainkan perannya sesuai dengan keinginan yang diharapkan sebelumnya. Untuk memainkan peran sosialnya, pemain atau aktor menggunakan pesan verbal sekaligus berbagai atribut lainnya.

Panggung depan adalah bagian dari penampilan individu yang secara teratur berfungsi dalam mode yang umum dan tetap untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu. Di dalamnya termasuk setting dan personal front, yang selanjutnya dapat dibagi menjadi appearance (penampilan) dan manner (gaya). Ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya. Maka, korupsi di sini menjadi produk kolektif sejumlah pemain/aktor birokrasi yang memiliki kewenangan penuh tanpa adanya kontrol.

Dalam konteks kehidupan sosial seperti ini, kaum Hegelian menawarkan solusi dengan menghadirkan asas keseimbangan hidup berpola tesis-antitesis dan sintesis. Korupsi tidak akan terjadi jika ada kekuatan yang mengontrol dengan tegas dan seimbang sehingga akan lahir suatu sintesis atau realitas baru.

Sayangnya, kehidupan politik negeri ini belum menyadari pentingnya kelompok pengontrol yang seimbang. Alih-alih, elite kita terjebak dalam “pertarungan” perebutan kekuasaan dan kekuatan pragmatis yang secara ekonomis sangat menguntungkan kendati harus mengorbankan dan menghalalkan segala cara. Dalam konteks dan situasi serba sulit ini, yang muncul ke permukaan adalah sejenis vicious circle (lingkaran setan) dalam segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gerakan sosial

Sebagai alternatif solusi dalam mereduksi korupsi di tengah kepusingan nurani, ilmiah, norma sosial, dan hukum, kiranya perlu dibangun gerakan sosial secara silmultan tentang pentingnya kesadaran subyektif (individu) atau proses mental yang tidak langsung tunduk pada pengukuran empiris yang obyektif-mempersempit ruang gerak dan membangun serta memperbaiki mental dasar yang menyebabkan korupsi terjadi, termasuk menggalakkan budaya malu dan risi. Sebab, kesadaran muncul seiring dengan proses tindakan.

Jika tidak, tidak tertutup kemungkinan bahwa selain menjadi “drama berseri” yang sangat tidak layak tayang dan ditonton, fenomena korupsi juga tentu sangat potensial menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kapan “sandiwara” nasional yang tidak menarik ini berakhir tentu tergantung pada political will (itikad politik) dan tindakan nyata elite birokrasi dan elite masyarakat secara menyeluruh.

Rakyat adalah penonton setia yang siap mengikuti teladan elitenya. Untuk mereduksi secara bertahap reputasi negatif elite penyelenggara birokrasi dari fenomena korupsi, strategi yang tepat ialah mengembalikan kepercayaan dan kedaulatan rakyat kepada pemimpin yang memiliki keberpihakan pada kemajuan, kesejahteraan, serta keadilan.

Pemimpin yang berpihak pada mayoritas rakyat dengan sungguh-sungguh dapat dipegang dan dirasakan janjinya, tidak hanya berakhir pada tataran retorika politik semata.

SUWANDI SUMARTIAS Penggiat Pendidikan di Fikom Unpad

Sikap dan perilaku urang Sunda tiap daerah tentu memiliki karakteristik khas sesuai dengan lingkungan keluarga, sosial, geografis, dan budaya. Dan, yang tak kalah penting adalah faktor psikografis dan psikososial. Kejujuran, keterbukaan, keuletan, etika pergaulan, estetika, dan lain sebagainya dari urang Sunda dipengaruhi oleh faktor-faktor situasi dan kondisi wilayah tempat tinggal dan nilai-nilai yang dimilikinya.

Wacana yang berkembang saat ini ada urang Sunda (termasuk elitenya) nu teu nyunda; ada orang luar Sunda yang lebih nyunda, atau ada urang Sunda yang masih nyunda; ada urang Sunda yang nasionalis dan mendunia; ada urang Sunda yang lokalis, kurung batok, “kacamata kuda” yang dipakai. Ada juga urang luar Sunda yang hanya ikut numpang hidup tanpa rasa memiliki dan ingin tahu tentang kesundaan. Akibatnya, eksklusivitas dan ekstremitas bernuansa SARA menjadi marak.

Jika hal ini dibiarkan terjadi pada tataran elite birokrasi dan elite sosial, yang terjadi ada berbagai Sunda: Banten (sudah), Cianjur, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, dan lain sebagainya. Maka, tidak menutup kemungkinan muncul lagi raja-raja kecil dan atau negara-negara kecil.

Kiranya perlu diantisipasi dan diproyeksikan platform kesundaan yang holistik sebagai suku bangsa, politik, ekonomi, dan budaya dalam konstelasi nasional dan atau dunia.

Dalam perspektif psikografis, tidaklah sesederhana dalam wacana untuk memahami berbagai karakteristik urang Sunda yang tersebar di berbagai pelosok, dengan dimensi psikologis yang unik dan multikultural.

Pada ranah makro seperti ini, pandangan-pandangan parsial dan sektarian tidak hanya usang bahkan menjadi destruktif. Penguatan (reinforcement) terhadap budaya dan falsafah Sunda sudah semestinya diterjemahkan pada langkah-langkah operasional yang lebih mengedepankan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masalah- masalah riil yang dihadapi komunitas Sunda di mana pun berada. Selain itu, mereduksi sekat-sekat dan atau kelas sosial antara para elite dan rakyat akan semakin berhasil dan berdaya guna.

Membangun komitmen dari para elite sebagai pengambil kebijakan dan para tokoh masyarakat sebagai elite informal dalam bentuk keteladanan sosial akan lebih tepat untuk terus diwacanakan. Pemberantasan KKN

Memulai dengan penegakan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi (KKN) dalam semua level birokrasi perlu dirintis dengan serius oleh para elite. Tanpa kepastian dan penegakan hukum yang adil dan profesional, sebagus apa pun slogan daerah yang tersebar di Jawa Barat hanya dalam bentuk verbalisme dan hiasan kota.

Kepedulian dan pemerataan yang adil terhadap kesejahteraan rakyat yang kurang beruntung, kurang gizi, pendidikan yang rendah, pengangguran, dan lain sebagainya semestinya menjadi prioritas utama. Hal ini menjadi faktor yang amat penting dan utama untuk dibahas serta dipecahkan bersama oleh para elite pengambil kebijakan.

Dalam konteks ini, penulis sepakat apa yang disampaikan Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden Brazil, “Membiarkan kemiskinan adalah sebuah kejahatan” (Imam Cahyono, Kompas, 20 September 2006).

Tesis Milton Friedman tentang kegagalan negara (state failure) tetap bergema dan aktual. Demikian juga dalam lingkup wilayah yang lebih kecil, peran pemerintah daerah dipertaruhkan untuk mampu mengevaluasi kinerjanya. Sebab, kekeliruan penyelenggaraan pemerintahan di masa lalu yang lebih mengedepankan tangan besi telah menjadikan negara sebagai model perompak (predatory state).

Pemerintah tidak mau repot mengurus warganya sehingga rakyat menjadi korban ulah negara (state neglect) yang tak terurus. Rakyat apatis dan tanpa harapan. Sebab, dengan atau tanpa negara, rakyat harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Bagi rezim Bonapartis (bonapartist regime) kebijakan sosial hanya digunakan kelompok elite untuk menjaga status quo (Baldwin, 1990). Negara kesejahteraan

Solusi dari semua ini kiranya adalah nilai-nilai universal yang harus disadari oleh semua elite penyelenggara dan pengambil kebijakan di lingkungan pemerintahan. Ini tentunya dilakukan dengan mengedepankan konsep negara kesejahteraan (welfare state) dari Gramsci (1988). Dalam konsep ini, negara dan atau pemerintahan berupaya menyelaraskan peran negara dan pasar, antara oligarki dan redistribusi ekonomi, pertumbuhan dan pemerataan.

Kendati dengan derajat yang berbeda, mereka tidak mau melanggar hak asasi warga negaranya untuk mendapatkan hak sosial dan kesejahteraan. Hak untuk kesejahteraan amat kental dengan karakter politik.

Kebijakan sosial merupakan produk perjuangan, dan proses politik berarti kemenangan politik atas ekonomi. Hak dicapai melalui berbagai program reformasi dan kebijakan sosial. Hak untuk kesejahteraan adalah hak yang lahir untuk subyek otonom dalam sebuah negara etis.

Dalam ranah seperti ini, sebagai rakyat Jawa Barat khususnya, selayaknya terus berupaya serius membangun komitmen tanpa henti. Ungkapan Mahatma Gandhi tampak masih relevan untuk dijadikan cermin apakah kita bagian dari pemeran politik tanpa tanggung jawab (prinsip); menghimpun kekayaan tanpa kerja keras; berdagang tanpa moral; meraih kemenangan tanpa hati nurani; menyelenggarakan pendidikan tanpa kehormatan; mencari ilmu tanpa kemanusiaan; dan beribadah tanpa pengorbanan dan keikhlasan.

Artikel ini dimuat di HU Kompas Jabar 4 Nopember 2006

SUWANDI SUMARTIAS  -Staf Pengajar Fikom Unpad

Pada hari Ahad, 10 Agustus 2008, warga Kota Bandung akan menyelenggarakan “pesta demokrasi” untuk memilih calon wali kota yang baru, yang terbaik menurut hati nurani, dengan penuh tanggung jawab sebagai insan politik yang dewasa, kritis, dan cerdas. Warga yang memiliki hak pilih dalam pemilihan wali kota (pilwalkot) tersebut berjumlah 1.537.074 orang (773.557 laki-laki dan 763.517 perempuan) dari jumlah warga Kota Bandung yang tercatat 2,5 juta jiwa.

Berbagai upaya yang maksimal telah dilakukan para kandidat wali kota tanpa ekses negatif yang mengkhawatirkan, kampanye simpati dilakukan tanpa rintangan. Kompetisi yang fair dalam ranah demokrasi menjadi pedoman normatif yang harus dijaga bersama. Kalah dan menang selalu menjadi konsekuensi logis dalam sebuah “pertarungan politik”. Perang citra (image war) telah dilalui bersama, kini hanya menunggu partisipasi dan bukti nyata pada hari Ahad nanti. Berbagai harapan dan kecemasan dalam menunggu hasil tak bisa dihindari. Itulah realitas yang harus dihadapi. Apalagi jika dihadapkan pada berbagai isu dan permasalahan yang sedang menerpa para politisi kita. Praksis politik dan elite birokrasi telah menjadi satu fenomena nasional yang kontraproduktif. Akhir-akhir ini, sinisme sosial dan pesimisme rakyat mengalami penguatan dengan munculnya berita-berita miring tentang sepak terjang para elite di semua level lembaga politik dan birokrasi. Keprihatinan sosial dan moral menjadi pertaruhan yang tak bisa dihindari dalam Pilwalkot Bandung 2008.

Memilih pimpinan

Untuk melahirkan dan memilih pimpinan bagi Kota Bandung, bukanlah sesuatu yang sulit, jika hanya berlandaskan indikator normatif dalam bentuk verifikasi kelengkapan administrasi dan curriculum vitae semata. Namun memilih pimpinan terasa menjadi tugas berat, jika indikator sosial dan moral tidak menjadi perhatian panitia pilwalkot , apalagi rakyat pemilih. Dua indikator ini, tidak mungkin dapat dipahami lewat kampanye saja, namun sebagai produk sosial budaya dan interaksi antara para calon dengan rakyat selama ini.

Memilih dan memilah pimpinan terbaik amat terkait dengan banyak variabel yang memengaruhinya, pedoman cageur, bageur, bener, pinter tur singer belumlah memadai jika tidak memiliki jiwa kepemimpinan yang bijak dan jembar hate, nyaah ka sasama, nyaah ka rahayat leutik. Dan semua barometer kepemimpinan ini tidak hanya harus dimiliki oleh para calon (kendatipun sulit ukurannya), namun juga oleh rakyat pada umumnya. Sehingga munculnya pemimpin terbaik hasil pilihan merupakan proses timbal-balik yang harus dipahami dan dikawal bersama. Jika nanti lahir pemimpin yang tak mampu membuktikan janjinya, bahkan mengkhianati, mengecewakan, apalagi menjadi terpidana karena melanggar berbagai aturan, hal ini bukan hanya menunjukkan bahwa rakyat kita telah salah pilih, namun juga menjadi indikator bahwa rakyat tak mampu belajar dari pengalaman masa lalu, sehingga terjerumus ke lubang yang sama. Sehingga perubahan ke arah yang lebih baik, hanyalah janji dan retorika dalam kampanye politik.

Mencoba merenungkan sejenak terhadap visi ketiga Cawalkot Bandung yakni (1) Visi Dada-Ayi: Memantapkan Kota Bandung Kota Jasa Bermartabat; (2)Visi Trendi: Terwujudnya Bandung yang Kreatif, Nyaman, dan Sejahtera; (3) Visi Hadi: Bandung Sejahtera adalah Kota Jasa yang Layak Huni dan Berdaya Saing dengan Warga yang Beriman, Sehat Terdidik, dan Memiliki Kemampuan Daya Beli untuk Hidup Layak. Tentunya, tak ada keraguan dan kekeliruan dalam visi-visi politik tersebut, semuanya tampak memiliki janji-janji positif yang begitu meyakinkan.

Persoalan umum

Yang menjadi tantangan bersama warga Kota Bandung, khususnya calon wali kota terpilih, antara lain bagaimana memelihara dan menjaga bahwa kepemimpinan itu adalah suatu amanah yang tidak hanya dipertanggungjawabkan di depan pengadilan sosial warga Kota Bandung, juga di pengadilan akhirat.

Persoalan riil yang sangat kasat mata bahwa Kota Bandung yang dulunya terkenal sebagai kota Parijs van Java, kini berubah menjadi kota padat penduduk dan bertembok tebal, kenyamanan dan kesejukan berganti dengan kemacetan dan tata ruang yang semakin semrawut. Sebagai kota dengan banyaknya lembaga pendidikan bermutu, tak selalu identik dengan kemajuan pesat sebagai kota pelajar dan pendidikan, karena harus berdampingan dengan pusat-pusat belanja yang semakin menjamur tanpa kendali. Jumlah pengemis, pengamen jalanan semakin hari semakin meningkat, PKL begitu marak di wilayah tujuh titik yang diatur Perda No. 11/2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3).

Kebijakan tambal sulam, spontan serta reaktif dan bergaya kapitalis, konsumtif, permisif, dan hedonis yang amat pragmatis lebih mengemuka daripada mengedepankan kepekaan dan tanggung jawab sosial serta moral. Hutan lindung dan resapan air di Bandung Utara telah berganti wajah dengan “pepohonan dari besi dan semen” maka banjir menjadi langganan di musim penghujan, rumah kaca akibat polusi yang tinggi, membuat Kota Bandung semakin panas. Kondisi ini seakan mengingatkan penulis terhadap hasil polling SMS yang dilakukan HU Pikiran Rakyat pada saat ulang tahun Kota Bandung ke-196 Bulan September 2006, di mana 70%-90% dari 500 responden menilai bahwa ruang publik; lalu lintas dan pelayanan publik di Kota Bandung perlu diubah dan dikaji ulang, serta belum dapat memuaskan masyarakat. Belum lagi persoalan-persoalan yang sedang melanda semua elemen birokrasi yang tampak undercover.

Dari semua persoalan di atas, pada akhirnya pilwalkot kali ini akan sangat menentukan sosok pimpinan yang akan mampu mengelola Kota Bandung lima tahun ke depan yang lebih baik dalam berbagai perspektif dan kepentingan. Ataukah hanya akan melahirkan pimpinan daerah yang elitis dan tidak populis di Kota Bandung. Akankah pilwalkot kali ini hanyalah prosesi rutin dari konstelasi praksis politik atau tidak lebih sebagai “permainan panggung sandiwara” dari para politisi kita.

Untuk menutup tulisan ini, penulis mengutip ungkapan bijak Martin Luther King bahwa “We are as strong as the weakest of the people” (kita tidak akan menjadi bangsa yang kuat dan besar kalau mayoritas masyarakatnya masih lemah dan miskin). Quo Vadis Pilwalkot Bandung?***

Penulis, mahasiswa S-3 Komunikasi dan staf pengajar Fikom Unpad.

http://www.pikiran-rakyat.co.id/prprint.php?mib=beritadetail&id=27010

Pekerjaan bagi para penyelenggara pendidikan tinggi ilmu komunikasi untuk membuat kurikulum yang berbasis kompetensi dan kompetesi dalam ranah praksis komunikasi kontemporer dan profesional, masih harus terus dipacu secara berkelanjutan dan serius, agar para lulusannya tak mudah diintervensi lulusan nonkomunikasi. Demikian simpulan Kongres I Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (Aspikom) se-Indonesia di Bandung, 5-6 Juni 2008.

Mencermati opini Sdr. Elvinaro Ardianto (Pikiran Rakyat, 5 Juni 2008) yang berjudul “Membumikan Eksistensi Ilmu Komunikasi”, sebenarnya ingin menegaskan bahwa begitu besar tantangan para pengelola pendidikan tinggi ilmu komunikasi untuk menyamakan orientasi, visi, misi, dari penyelenggaraan pendidikan ilmu komunikasi baik sebagai ilmu dan seni (science and art). Sebagai ilmu yang dibidani oleh para ahli di bidang sosiologi, psikologi sosial, politik, dan antrolopogi, sehingga positioning ilmu komunikasi dalam ranah keilmuan sosial sulit mencari jati diri untuk tidak bersinggungan dengan imu-ilmu lainnya. Wilbur Schramm (komunikolog Amerika Serikat) menyebut ilmu komunikasi lahir di antara berbagai kajian ilmu, atau menyebutnya sebagai crossroad science (ilmu di persimpangan jalan).

Dengan kondisi tadi, pada tataran praksis profesional, bidang pekerjaan ini amatlah terbuka untuk diminati lulusan nonkomunikasi. Apalagi dunia komunikasi adalah dunia simbol (verbal maupun nonverbal), sehingga siapa pun orang yang merasa memiliki kemampuan dan keterampilan untuk mengelola dan menyampaikannya, maka jadilah seorang praktisi komunikasi yang andal dan profesional. Dan wacana inilah yang mengemuka pada Kongres I yang menghadirkan praktisi media massa, yang kebetulan bukan alumni komunikasi (antara lain Ridlo Eisy- Ketua Umum SPS dan alumnus ITB, Harley Prayuda –PRSSNI dan alumnus UPI, Jimmy Silalahi-ASTVLI, Tarman Azzam- PWI Pusat, dll.). Sementara itu, dari kalangan akademisi hanya Prof. Dr. Engkus Kuswarno (Fikom Unpad).

Perspektif para praktisi terhadap lulusan Fikom kembali mengalami distorsi pemahaman dan pemaknaan, bahkan menegaskan bahwa lulusan ilmu komunikasi tidak siap pakai. Pemikiran dikotomis semacam ini telah jadi wacana yang klasik, di saat pasar kerja selalu berharap lulusan perguruan tinggi harus terampil dan siap bekerja. Jelas hal ini bertentangan dengan filosofi dan hakikat pendidikan sebagai sarana memanusiakan manusia dalam ranah idealisme, etika moral, intelektualis, religius, dan egaliter yang sering terabaikan dan menjadi tak jelas dalam ranah praksis. Keadaan ini terjadi karena terlalu berorientasi pasar kerja, sehingga perguruan tinggi diibaratkan menjadi lembaga kursus dan atau keterampilan, sehingga tak heran akan muncul manusia-manusia mesin yang kehilangan sisi kemanusiaan.

Terlalu banyak indikator kelemahan yang harus dibenahi, mulai dari sistem birokrasi pendidikan dari pusat sampai daerah; komitmen para penyelenggara pendidikan komunikasi yang masih tidak jelas orientasinya; kurikulum yang tidak membumi karena masih mengacu pada pola pendidikan barat semata; etika moral profesi, keberadaan alumni serta pendidikan tinggi yang belum mengakar. Hal ini terbukti banyaknya lulusan ITB, IPB, UPI, dan universitas lain yang tidak menyelenggarakan pendidikan komunikasi, tetapi bekerja di bidang komunikasi.

Keadaan ini hanya menguatkan bahwa penyelenggaraan pendidikan komunikasi teramat mudah untuk diintervensi lulusan nonkomunikasi; wacana profesional di bidang ilmu masing-masing sangatlah longgar, bahkan sangat tergantung individu yang bersangkutan, khususnya untuk bidang ilmu sosial (sebagian eksakta); rendahnya kesadaran dan komitmen para pengusaha, elite birokrasi untuk saling menghargai bidang ilmu. Kondisi ini tentunya menjadi tantangan untuk terus melakukan revitalisasi kurikulum yang berbasis kompetensi dan kompetisi namun tetap membumi sesuai tujuan dan hakikat pendidikan itu sendiri.

Tantangan utama

Minimnya pemahaman dan pemaknaan para praktisi (kebetulan bukan lulusan pendidikan komunikasi) tidaklah harus membuat ciut dan miris para pengelola pendidikan tinggi komunikasi, apalagi pesimis, karena the right men for the right job di Indonesia masih memerlukan upaya dan waktu yang amat panjang. Selama kondisi sistem pendidikan belum dibuat secara profesional, membumi dan mengedepankan manusia sebagai manusia pelaku yang menghargai nilai-nilai moralitas, idealisme, serta intelektualis. Jika penyelenggaran pendidikan komunikasi hanya bertumpu pasar, keberlanjutan komunikasi sebagai ilmu dan seni tentu akan menemui ajalnya, karena tidak akan lahir ilmuwa-ilmuwan baru dan para akademisi bidang komunikasi, hal inilah yang selalu luput dari para praktisi.

Para praktisi selalu berpikir dari sisi keterampilan semata, sisi pengembangan keilmuan dan keahlian selalu terpinggirkan. Sebagai contoh ironis, seorang nara sumber dalam kongres tersebut begitu yakin bahwa kurikulum komunikasi yang berlaku di pendidikan komunikasi saat ini masih memakai kurikulum tahun 50/60-an. Dan yang paling menyedihkan, mereka tak memiliki data-data alumni komunikasi yang memadai dan atau amatlah minim, hanya karena diukur oleh pengalaman sendiri di lingkungan kecil tempatnya bekerja. Sungguh suatu kesimpulan dan generalisasi yang teramat gegabah. Dalam tataran seperti ini, para akademisi seolah takluk pada situasi dan tuntutan pasar para praktisi. Dan para akademisi telah kehilangan momentum untuk menganalisis, pasar kerja seperti apa dan yang bagaimana yang diinginkan pasar.

Tantangan bersama yang harus dibangun adalah bagaimana menyinergikan berbagai potensi profesi komunikasi dan keilmuan antara para user (praktisi) dengan para akademisi (ilmuwan komunikasi). Hal ini dibuktikan oleh negara-negara maju (Jepang, Eropa, AS, Australia, dll.) untuk menjadikan perguruan tinggi sebagai partner dalam riset dan pengembangan perusahaannya, tidak hanya butuh dan memakai lulusannya. Bahkan perusahaan untuk membantu pengembangan perguruan tinggi. Termasuk memberi beasiswa bagi para mahasiswanya yang berpretasi.

Tantangan lainnya yang perlu dikaji dan dipahami bahwa kondisi riil pemerintah sampai saat ini belum serius menangani sistem pendidikan di negeri ini, terbukti dari anggaran penyelenggaran pendidikan nasional yang digariskan UU Sisdiknas sebanyak 20% dari APBN belum dapat diwujudkan, dan langkah ini sungguh menihilkan dan mencerminkan ketidakseriusan perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Malaysia, Jepang, Korea, Singapura, rata-rata berkisar 25%- 60% untuk anggaran pendidikan. Dengan sangat minimnya anggaran pendidikan, alih-alih dikeluarkan secara bertahap (dicicil) sampai tahun 2009, salah satu akibatnya adalah kesejahteraan komunitas pendidik yang sangat rendah baik secara nominal maupun fungsional, dan jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia (termasuk di tingkat ASEAN), Indonesia termasuk yang paling rendah gajinya.

Maka untuk menuju dan menjadikan komunikasi yang profesional banyak faktor yang memengaruhinya, selain SDM, sistem dan teknis birokrasi, juga manajerial pendidikan nasional maupun internasional. Apalagi pengangguran dan kemiskinan tinggi masih menghantui masyarakat kita, serta pendidikan yang amat mahal, sehingga turut serta membuka profesi komunikasi dirambah siapapun lulusan perguruan tinggi, namun Aspikom bukan berarti harus membentengi diri dengan berbagai aturan yang sulit indikatornya, namun lebih pada penguatan kompetensi keilmuan dan profesionalnya bidang komunikasi, apalagi mampu meminimalisasi intervensi keilmuan bidang lainnya di luar komunikasi. Hal ini akan lebih menjawab tantangan ilmu komunikasi untuk dapat berkiprah dan menjawab dalam berbagai perubahan masyarakat yang global, namun tetap memiliki jati diri yang signifikan sebagai manusia Indonesia yang beradab, maju, anti kekerasan, dan tak mudah dijajah serta dilecehkan negara lain. Quo vadis Aspikom?***

Penulis, peserta Kongres I Aspikom, Mahasiswa S-3 Komunikasi dan Pegiat Pendidikan di Fikom Unpad

Tulisan ini dimuat di Harian Pikiran Rakyat

http://newspaper.pikiran-rakyat.co.id/prprint.php?mib=beritadetail&id=18157

Mencermati opini Elvinaro Ardianto (Kompas, 8/11/2007) yang mengungkapkan perlunya pembelajaran politik pada pemilihan gubernur Jawa Barat 2008 walaupun dalam keadaan perut lapar, hal itu perlu dikaji dalam konstelasi praksis politik di Jabar yang akan menyelenggarakan pemilihan langsung gubernur. Para pengagum demokrasi mengungkapkan, belum saatnya bicara demokrasi saat rakyat masih berkutat dengan kebutuhan perut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar hingga Maret 2007, jumlah penduduk miskin Jabar sudah mencapai 5,46 juta jiwa atau 13,55 persen dari 37 juta jiwa penduduk Jabar. Angka ini merupakan gambaran riil yang didata dari perspektif ekonomi. Namun, belum ada data berapa orang yang “miskin politik” dan atau “makelar dan petualang politik”, apalagi mengenal calon pemimpinnya.

Dalam situasi rakyat yang masih berkutat di “urusan perut”, pemilihan gubernur (pilgub) Jabar bukan hanya tidak menarik, melainkan juga membosankan kecuali ada “iming-iming” nyata kendati hanya ongkos kampanye, kaus, dan arak-arakan. Maka, konsep demokrasi oleh rakyat dimaknai dengan demonstrasi, mobilisasi, atau ramai-ramai turun ke jalan. Itulah wajah demokrasi kita.

Dalam konteks seperti ini, jika ingin pilgub Jabar menjadi momen penting, perlu adanya penguatan komitmen moral dan sosial dari para elite politik untuk menghentikan upaya “memperdaya” rakyat sebagai “kendaraan” politik bagi kepentingan kelompok dan individu tertentu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar seyogianya menangkap fenomena ini, bukan sebagai perpanjangan tangan para calon gubernur.

Demikian juga para calon semestinya memiliki rasa “risi” dan atau “malu” mencalonkan jika belum memiliki komitmen tersebut. Persoalan mendasar adalah mampukah KPU Jabar menjaring calon gubernur yang pro kesejahteraan mayoritas rakyat (populis), tentu dengan indikator karakter kepemimpinan yang mumpuni lahir batin (cageur, bageur, bener, pinter tur singer), serta jangan lagi melahirkan pemimpin yang “tidak aspiratif dan akomodatif” pada kondisi riil rakyat Jabar. KPU dan proses pilgub

Siapa pun gubernurnya, yang penting memiliki komitmen pada perubahan mendasar di semua aspek sistem kelembagaan maupun sosial kemasyarakatan. Perubahan semestinya diawali terhadap pembenahan sistem birokrasi yang selama ini rentan berbagai penyelewengan, wewenang, kekuasaan, dan sektor pelayanan publik. Proses pilgub akan dianggap berhasil bila dapat melahirkan pemimpin Jabar yang benar-benar punya komitmen politik untuk bangkit dari keterpurukan, kemiskinan, pengangguran, pelanggaran hukum, moral, dan sosial, serta berkomitmen pada reformasi birokrasi dengan segera. Jadi, jangan lagi melahirkan pemimpin yang hanya manis di mulut saat kampanye, tetapi setelah berkuasa “kumaha dewek”.

Proses pilgub semestinya memiliki perangkat dan aturan yang jelas bagi para calon gubernur, bukan hanya peraturan di atas kertas, melainkan sejauh mana para calon yang tidak atau belum memiliki kemampuan membekali diri secara mumpuni lahir batin, misalnya jika ada desakan kelompok-kelompok tertentu yang relatif permisif dan instan. Apalagi, jika politik uang masih menjadi modus unggulan untuk meraih suara dan simpati rakyat sehingga rakyat kembali menuai kekecewaan yang berulang dan berulang.

Untuk mengukur kualitas pilgub tentu harus diawali dengan perencanaan dan langkah-langkah matang sehingga tercipta proses demokrasi, paling tidak rakyat pemilih mengenal betul siapa calonnya. Dalam situasi ini, proses sosialisasi calon dengan segala track record-nya menjadi kunci keberhasilan pilgub. Bila hal ini belum bisa dilakukan dalam pilgub, tidak menutup kemungkinan pesta demokrasi hanyalah sebuah pesta mobilisasi massa untuk sekadar memilih “kucing dalam karung”. Proses penting sebagai pembelajaran politik kembali sebagai fatamorgana dan angan-angan, selain pertarungan partai politik dengan segala kepentingannya.

Akhirnya, pilgub akan melahirkan pemimpin daerah yang elitis dan tidak populis di masyarakat. Dampaknya sudah dapat diduga dalam konstelasi praksis politik masyarakat di Jabar bahwa pilgub Jabar tidak lebih sebagai “permainan panggung sandiwara” di sekitar elite politik. Maka, amat tidak tepat dan terpuji jika dalam situasi yang masih bicara perut, rakyat harus belajar demokrasi dalam pilgub. Martin Luther King mengungkapkan, “We are as strong as the weakest of the people” (Kita tidak akan menjadi bangsa yang kuat dan besar bila mayoritas masyarakatnya masih lemah dan miskin). Pro mayoritas

Pilgub Jabar semestinya menjadi starting point yang perlu dukungan optimal semua elemen elite masyarakat dan sekaligus uji coba bagi KPU Jabar untuk melahirkan pimpinan yang pro mayoritas rakyat. Tidak mudah bagi KPU Jabar untuk mampu memberikan penguatan makna pada proses kompetisi kekuasaan melalui pilgub. Inilah yang telah banyak menguras energi sehingga berbagai agenda reformasi birokrasi, ekonomi, dan hukum seakan terlupakan karena karut marutnya kepentingan pragmatis para “pemain” yang bernaung di partai politik.

Konsep pendidikan politik pun mengalami distorsi di berbagai lini. Padahal, good governance tak mungkin lahir dari “batu” yang dibelah kecuali dari kesadaran dan interaksi optimal rakyat dengan para elite formal dan informal dalam masyarakat yang berlangsung secara kritis, dialogis, dan dialektis.

Persoalan dan tantangan yang semestinya selalu dikawal dan diwaspadai dalam pilgub adalah bagaimana proses “demokratisasi” pilgub berjalan dalam koridor yang transparan, bebas, rahasia, bertanggung jawab secara moral dan sosial. Pilgub Jabar bisa menjadi pendidikan politik yang penting dalam alam demokrasi transisional, termasuk mengelola perbedaan dan konflik kepentingan yang sering muncul.

Dan pada platform demokratisasi pilgub seperti inilah, aspirasi masyarakat Jabar akan menemui “ruang gerak”-nya secara dinamis dan konstruktif meskipun tak ada yang bisa menjamin sepenuhnya berhasil dengan proses ini. Namun, paling tidak melalui pilgub Jabar sintesis sosial menuju pencerahan dan pembelajaran politik sebagai investasi sosial akan terjadi kendati rakyat selalu menjadi “korban” dan “obyek” kepentingan kelompok yang berkompetisi.

Semoga pilgub Jabar kali ini menyuguhkan proses interaktif yang berkualitas dan nyaman ditonton, dan akan lahir pemimpin yang benar-benar memiliki orientasi kemaslahatan sosial dan menyejahterakan rakyat Jabar.

Tantangan yang paling sederhana, dapatkah KPU Jabar menjadi jembatan yang aspiratif dan akomodatif terhadap representasi kepentingan rakyat, atau sekadar menjalani tugas apa adanya dan mengulang berbagai rekayasa dan pragmatisasi politik? Jika tidak, rakyat Jabar tetap berkutat dengan segala persoalannya sendiri tanpa merasa penting akan keberadaan pemimpin daerah, apalagi bila reputasi negatif para elite birokrasi dan politik semakin panjang.

SUWANDI SUMARTIAS Mahasiswa S-3 Komunikasi dan Penggiat Pendidikan di Fikom Unpad; Ketua Harian Yayasan Lembaga Inovasi dan Komunikasi 

Tulisan ini pernah dimuat di KOMPAS http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0711/28/Jabar/29526.htm

MENGAPA setiap konflik kepentingan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) selalu cenderung diikuti tindakan anarkis atau konflik di antara para pendukungnya? Di Padang Pariaman (Sumatra Barat) misalnya, pilkada berbuntut perusakan kantor KPUD setempat. Aksi pendudukan, pengepungan kantor KPUD, bentrokan dengan petugas keamanan, dan sejenisnya terjadi di tempat-tempat seperti Depok (Jawa Barat), Semarang dan Sukoharjo (Jawa Tengah), Mataram (NTB), Toli-Toli (Sulawesi Tengah), Gowa (Sulsel), Gorontalo, Cilegon (Jawa Barat), Tanah Bumbu (Kalimantan Selatan), dan Kaur (Bengkulu).

Dalam praksis politik demokrasi, konflik atau perbedaan kepentingan, persepsi, interpretasi terhadap mekanisme pilkada sebetulnya tidak saja mengandung nilai-nilai positif pembelajaran politik, melainkan juga merupakan strategi politik yang sering dipraktikkan banyak negara demokratis. Konflik dalam praksis politik sebetulnya tidak mungkin dihindari, apalagi bagi Indonesia yang memiliki multipartai politik.

Konflik di masyarakat merupakan sesuatu yang tak bisa dielakkan, maka yang perlu diketahui bukanlah apakah konflik itu ada atau tidak ada, tapi bagaimana intensitas dan tingkat kekerasannya, dan dalam bentuk apa konflik itu.Apakah menyangkut masalah fundamental atau isu-isu sekunder, pertentangan tajam atau sekadar perbedaan pandangan?

Intensitas konflik menunjuk pada tingkat pengeluaran energi dan keterlibatan pihak-pihak (kelompok-kelompok) yang berkonflik. Sedangkan kekerasan konflik menyangkut alat/sarana yang digunakan dalam situasi konflik, mulai dari negosiasi hingga saling menyerang secara fisik. Konflik antarkelompok yang menyangkut masalah prinsip dasar (fundamental) akan menimbulkan pertentangan antarkelompok yang lebih serius dibandingkan bila masalahnya sekadar bersifat sekunder atau dinilai tak penting.

Teori Konflik telah diulas dan dikembangkan oleh banyak sosiolog. Mereka antara lain, Karl Marx, Ralf Dahrendorf, George Simmel, dan Lewis Coser.

Teori Konflik yang digagas oleh Marx didasarkan pada kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Bagi Marx, dalam masyarakat terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan, yakni kaum borjuis yang menguasai sarana produksi ekonomi dan kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis. Antara kedua kelompok ini selalu terjadi konflik. Dalam The Communist Manifesto, Marx (Johnson, 186: 146) mengatakan, “Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas,” yaitu kelas buruh melawan kelas borjuis, yang pada akhirnya akan dimenangkan kaum proletar, sehingga tercipta tatanan masyarakat tanpa hierarkis, yakni komunisme. Karl Marx melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik (Camplell, 1994: 134).

Penerus gagasan Marx, di antaranya adalah Ralf Dahrendorf. Dia melakukan revisi atas pemikiran Marx. Baginya, pengelompokan kelas sosial tidak lagi hanya didasarkan atas pemilikan sarana-sarana produksi, tetapi juga atas hubungan-hubungan kekuasaan. Terdapat sejumlah orang yang memiliki dan turut serta dalam struktur kekuasaan, terdapat pula yang tidak masuk kekuasaan. Menurut Dahrendorf, sebagai koreksi atas pemikiran Marx, telah terjadi dekomposisi modal (menimbulkan kesulitan mengidentifikasi kaum borjuis yang monopolistis karena para pegawai pun kini ikut memiliki saham perusahaan); dekomposisi tenaga kerja (kaum proletar tidak lagi homogen; secara hierarkis di antara mereka tersebar menempati posisi tertentu), dan timbulnya kelas menengah baru (karena terjadinya peningkatan kesejahteraan di kalangan kaum buruh).

Dalam hal ini terkandung tiga konsep penting: kekuasaan, kepentingan, dan kelompok sosial. Pada gilirannya nanti, menurut Garna (1992: 66), diferensiasi kepentingan yang terjadi dapat melahirkan kelompok konflik potensial atau kelompok konflik aktual yang berbenturan karena punya kepentingan antagonistic.

Menurut Coser, konflik itu memiliki fungsi sosial. Konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya dapat terbentuk dan dipertahankan. Konflik juga mencegah suatu pembekuan sistem sosial dengan mendesak adanya inovasi dan kreativitas (Garna, 1992: 67). Karena konflik lebih banyak dilihat dari segi fungsi positifnya, maka Teori Konflik yang dikembangkan Coser disebut pula Fungsionalisme Konflik Sosial.

Konflik sering memperkuat dan mempertegas batas kelompok dan meningkatkan penggalangan solidaritas internal kelompok. Konflik antarkelompok merupakan penghadapan antara in-group dan out-group. Ketika konflik terjadi, masing-masing anggota dalam suatu kelompok akan meningkatkan kesadaran sebagai sebuah kelompok (in-group) untuk berhadapan dengan kelompok lain (out-group). Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial lainnya. (Poloma, 1987: 108). Ketika ada ancaman dari luar, maka kelompok tidak mungkin memberikan toleransi pada perselisihan internal.

Demokratisasi secara konseptual menurut Kenneth Minogue, (2000) merupakan proses di mana rezim-rezim otoriter beralih menjadi rezim-rezim demokratis. Proses transisi menuju demokratis dalam pilkada kali ini menjadi fenomena kuat apakah demokratisasi berjalan sesuai dengan substansinya itu sendiri atau lagi-lagi terjebak pada “slogan-slogan dan verbalisme” kampanye yang tak mampu menangkap aspirasi dan kepercayaan rakyat pemilih.

Kemauan dan kerelaan para pemimpin terpilih untuk secara cepat atau lambat melepaskan dominasi mental priayi ataupun otoriter. Pada pada platform inilah proses demokratisasi akan menemukan “ruang gerak”-nya secara dinamis, kendatipun tak ada yang bisa menjamin sepenuhnya karena berbagai realitas dan fenomena sosial, budaya, ekonomi, dan politik rakyat saling terkait dan saling memengaruhi. Pada tataran ini, pilkada secara langsung akan menjadi satu momentum berharga bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya dan sekaligus tantangan dan ujian bagi proses pendidikan politik rakyat Indonesia.

Yang perlu diingat, dalam proses demokratisasi ini terdapat kelemahan, di mana kebebasan dan pengabaian rakyat untuk memilih secara bebas, rasional, terbuka dan reflektif akan berdampak pada munculnya apatisme politik rakyat yang lebih membahayakan bentuk pemerintahan konstitusional.

Solusi atas konflik

Menurut Johnson (1990: 162), perhatian utama Teori Konflik adalah pada mengenal dan menganalisis kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, sebab, dan bentuknya, dan dalam banyak hal, akibatnya dalam perubahan sosial. Dengan demikian, konflik perlu dikelola. Konflik yang tidak dikelola dapat menimbulkan perubahan sosial yang tidak diharapkan, sementara konflik yang dikelola dapat mengarahkan perubahan sosial ke arah yang diharapkan. Teori Konflik dengan analisis fungsional terus dikembangkan oleh sejumlah pakar, antara lain melalui berbagai studi eksperimen, di antaranya yang sangat menonjol adalah eksperimen Muzafer Sherif.

Dalam upaya pengembangan teori ini, Sherif melakukan eksperimen, dengan mengumpulkan sejumlah orang, dengan tahapan sebagai berikut: (1) pemilihan teman secara spontan, (2) pembentukan kelompok, (3) konflik antarkelompok, dan (4) kerja sama antarkelompok atau pengurangan konflik antarkelompok (Taylor dan Moghaddam, 1994). Pada awalnya setiap orang mencari pilihan kawan yang cocok sehingga terbentuklah kelompokkelompok. Dalam pembentukan kelompok ini diperlukan adanya kerja sama antarindividu. Mereka melakukan serangkaian tugas bersama. Pada saat yang sama, mereka juga membangun kultur kelompok.

Ketika konflik terjadi, di kalangan para anggota kelompok terjadi persepsi yang bias. Terjadi peningkatan sikap positif terhadap kelompok dirinya masing-masing (in-group) berupa solidaritas internal, dan sikap negatif terhadap kelompok lain (out-group). Kekompakan, komitmen, konformitas pada in-group makin tinggi, juga muncul kepemimpinan yang bersifat agresif. Konflik antarkelompok ini kemudian dapat dikendalikan ketika semua kelompok dihadapkan pada tugas bersama yang merupakan tujuan bersama yang lebih tinggi (superordinate goals), yang pencapaiannya tak mungkin tanpa partisipasi seluruh kelompok. Maka terjadilah tranformasi dari situasi konflik ke relasi antarkelompok yang harmonis.

Penyelesaian konflik antarkelompok berdasarkan Teori Konflik, menurut eksperimen Sherif, adalah berada pada tahap terakhir, yakni bagaimana mengubah konflik, pertikaian, atau perselisihan menjadi sebuah bentuk kerja sama. Menurut Sherif, konflik antarkelompok itu akan berubah menjadi kerja sama antarkelompok apabila kepada mereka diintroduksikan superordinate goals secara meyakinkan bahwa di atas hal-hal yang membuat mereka saling bermusuhan itu, ada hal yang jauh lebih penting untuk dihadapi bersama.

Maraknya elite birokrasi yang bermasalah (KKN), rendahya penegakan kepastian hukum, rendahnya kualitas pelayanan publik, minimnya penciptaan lapangan kerja, tingginya angka pengangguran yang riil, rendahnya kualitas kesadaran, keteladanan dan kedewasaan para elite politik akan menjadi muatan yang tidak bisa dipisahkan dari pelaksanaan pilkada secara langsung dan sekaligus menjadi indikator bagaimana memberi makna demokratisasi bagi rakyat pemilih, sehingga kualitas dan kepercayaan rakyat pada para pemimpin terpilih menjadi kunci keberhasilan. Sejauh mana demokratisasi ini betul-betul memberi manfaat dan makna bagi kehidupan yang lebih baik, bukan pada tataran utopia dan slogan saat kampanye semata, di mana akhirnya rakyat menjadi penonton pasif dan dimarginalisasikan. Sehingga jangan lagi muncul istilah bahwa “kue” pembangunan lebih banyak dinikmati segelintir elite yang “memainkan” dan membuat kebijakan.

Sebagai penutup tulisan ini, penulis ingin menegaskan bahwa pilkada secara langsung di satu sisi akan member pendidikan politik berharga dalam suasana demokratis yang transisional dan menjadi momentum berharga bagi lahirnya pemimpin yang berasal dari pilihan dan kepercayaan rakyat, namun akan sekaligus menjadi batu ujian bagi perilaku elite politik untuk menunjukkan keberpihakan pada rakyat banyak dalam segala bentuk kebijakannya. Jika hal ini tidak menjadi acuan dan pedoman, rakyat saat ini relatif mudah untuk melakukan aksi-aksi ketidakpuasan yang rentan diiringi dengan konflik fisik dan anarkis.***

Penulis, mahasiswa S-3 Komunikasi dan Staf Pengajar Fikom Unpad.

Ketidakjelasan orientasi dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakibatkan semakin transparannya berbagai kelemahan di berbagai sektor.

Hasil kajian lingkungan oleh Western Java Environment Management Project (2004) menunjukkan, banyak rencana tata ruang dan wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat yang tak ramah lingkungan sehingga harus segera direvisi.

Jika tidak, bisa mengakibatkan degradasi lingkungan yang semakin parah. Bahkan, sebanyak 700.000 hektar hutan di Jabar dalam keadaan rusak berat. Menurut Fahrullah (2004), luas hutan di Jabar tahun 1990 mencapai 800.000 hektar atau 22 persen dari luas wilayah Jabar. Pada tahun 1997 data menunjukkan telah terjadi penurunan luas hutan yang sangat memprihatinkan. Hutan yang tersisa hanya lebih kurang 323.802 hektar atau 9 persen yang tertinggal. Dan, itu pun dalam kondisi terancam oleh “serakahnya” pembangunan yang hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tanpa menghiraukan unsur keberlanjutan, kelestarian alam, dan keselamatan, serta kesehatan manusianya.

Sebagai contoh, untuk Kota Bandung saja, menurut Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), dengan jumlah penduduk sebanyak 2,4 juta jiwa, Kota Bandung membutuhkan 1,25 juta batang pohon. Artinya, satu pohon menghasilkan 1 kilogram oksigen per hari yang dapat memenuhi kebutuhan oksigen dua orang setiap hari. Adapun di Kota Bandung hanya terdapat sekitar 600.000 pohon. Jadi, kekurangannya mencapai 650.000 batang pohon.

Begitu juga yang sedang dialami Sungai Citarum dengan limbah industrinya. Arda Dinata (2004) menguraikan bahwa Sungai Citarum memiliki luas daerah aliran sungai sekitar 6.080 kilometer persegi, dengan 11,255 juta penduduk bermukim di sepanjang sungai. Selain itu, terdapat sekitar 1.000 industri besar yang sekaligus sebagai sumber pencemaran yang paling dominan. Sampai saat ini lebih dari 280 ton limbah tumpah ke Citarum setiap harinya.

Terkait kasus flu burung di Jawa Barat, selama tahun 2006 jumlah ayam yang sudah dimusnahkan (depopulasi) mencapai 46.762 ekor (Kompas, 6 Oktober 2006). Antara tahun 2003-2006, desa yang terserang meliputi 244 desa/kelurahan dari 2.805 desa/kelurahan, dan 155 kecamatan dari 592 kecamatan di Jabar. Ini berarti sudah 26 persen wilayah Jabar terkena flu burung.

Diare masih menjadi masalah kesehatan di Jabar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, diare masih menjadi penyakit endemis di hampir seluruh kabupaten/kota di Jabar. Tahun 2005 tercatat 339.906 penderita diare di Jabar.

Masalah buta aksara secara nasional, Jabar berada di peringkat ketiga provinsi dengan angka buta aksara terbanyak setelah Jawa Timur, Jawa Tengah (Kompas, 18 Oktober 2006). Tahun 2005 tingkat buta aksara di Jabar 5,34 persen. Tingkat melek huruf mencapai 94,64 persen atau 30,5 juta penduduk. Hampir separuh warga buta aksara terdapat di wilayah pantai utara Jabar, yakni Kabupaten Indramayu (331.938 jiwa atau 22,7 persen dari jumlah penduduk), Karawang (197,169 jiwa atau 12,2 persen), Cirebon (11,5 persen), dan Subang (11,9 persen).

Redefinisi pembangunan

Dari uraian di atas, jelas bahwa penekanan pembangunan industri di satu sisi telah mengakibatkan berbagai degradasi dan penurunan kualitas, makna pembangunan manusia, dan lingkungan hidup. Keberpihakan pemerintah pada megaproyek dengan dukungan modal besar tidak identik dengan meningkatnya kualitas manusianya. Industrialisasi yang menjadi andalan suksesnya pembangunan tampaknya harus mengorbankan sektor lain yang lebih parah dan pada akhirnya menjadi beban pembangunan yang tidak sedikit dan tidak mudah.

Penggundulan hutan lindung tidak akan terjadi jika para pengembang industri memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial tinggi terhadap dampak-dampak negatif yang akan terjadi. Pelanggaran terhadap peraturan seakan sulit dibuktikan dan diberi sanksi hukumnya. Para pengambil kebijakan dan elite politik seakan menutup mata terhadap kasus-kasus yang terjadi, bahkan rekayasa peraturan dengan alasan melonggarkan investasi menjadi hal yang wajar. Dalam situasi ini, kepastian hukum sangat rentan dan sulit ditegakkan, bahkan penegak hukumnya ikut andil bagian di dalamnya.

Demikian juga halnya dengan masalah buta aksara dan kesehatan (diare, flu burung, gizi buruk, dan lain sebaginya) sangat terkait dengan berbagai kelemahan faktor kelembagaan dan sumber daya yang ada. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengtingnya kesehatan seharusnya menjadi materi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan sektor kesehatan.

Minimnya penyuluh, pembimbing lapangan, anggaran kesehatan, bukan menjadi alasan utama. Diakui bahwa ketika Program Posyandu gencar dilaksanakan, secara signifikan dapat membantu memberikan informasi tentang kesehatan, sekaligus menjadi program pendampingan yang sangat efektif, kendati kinerja dan programnya perlu direevaluasi.

Semua persoalan di atas yang saat ini sedang dihadapi Pemerintah Provinsi Jabar sebenarnya bisa diselesaikan secara efektif dan efisien jika konsep otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak disalahtafsirkan oleh para elite daerah untuk menjadi “raja-raja kecil” dan arena perebutan jabatan politik dan kekuasaan sehingga energinya habis terkuras untuk mencari posisi para elite di daerah. Makna pembangunan

Praksis pembangunan masyarakat, khususnya di Jawa Barat, semestinya memiliki makna dan tujuan yang lebih mengedepankan manusia sebagai subyek pelaku yang bersandar pada hati nurani. Perubahan kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik harus bersandar pada meningkatnya kualitas lahir batin masyarakat, bukan terpusat pada segelintir elite pengambil kebijakan dan pemilik modal semata.

Dengan mengedepankan nurani di atas, konsep rasionalitas dan fragmatisme manusia akan melahirkan pelaku pembangunan yang bertanggung jawab, baik secara moral, etika, budaya, sosial ekonomi, maupun agama untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang.

Alternatif solusi yang kiranya dapat ditempuh, antara lain pertama, perlu tindakan nyata dan segera untuk merehabilitasi permasalahan di Jabar. Kedua, perlu penegakan kepastian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan persoalan di atas.

Ketiga, perlu evaluasi segera terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang tidak efektif dan efisien. Keempat, perlu kesadaran politis dan keteladanan elite birokrasi, pengusaha, dan masyarakat secara simultan dan segera. Kelima, perlu sosialisasi, penyuluhan, bimbingan, dan advokasi yang serius dan kontinu sesuai program pembangunan yang akan dilaksanakan.

SUWANDI SUMARTIAS Ketua Harian Yayasan Lembaga Inovasi dan Komunikasi Bandung

Tuisan ini pernah dimuat di KOMPAS Senin, 20 November 2006

Oleh: Suwandi Sumartias

Tentunya ungkapan di atas  bisa jadi merupakan suatu kepedulian beliau atas kondisi pendidikan di Bumi Nusantara ini yang semakin hari semakin terjadi polarisasi oleh kepentingan elit-elit birokrasi pendidikan yang lebih mengedepankan “kepentingan materi” dengan alasan otonomi pendidikan, sehingga kapitalisasi pendidikan merambah mulai tingkat dasar sampai pendidikan tinggi. Sehingga “Ketuhanan Yang Maha… ” diplesetkan menjadi “ Keuangan Yang Maha….”. Otonomi pendidikan beralih  maka dan orientasi, sehingga muncul wacana “bagaimana menyedot dana masyarakat sebesar-besarnya dan sepintar-pintarnya” yang diperuntukan bagi kelancaran pelaksanaan pendidikan, karena berbagai alasan, antara lain,  subsidi pemerintah untuk pendidikan sangat minim, bahkan anggaran pendidikan sebesar 20 % ( sebagai amanat  UU Sisdiknas) yang dialokasikan dari APBN tak kunjung tiba, bahkan turunnya pun  bertahap dicicil sampai 2009. Belum lagi persoalan makro sistem manajemen pendidikan nasional yang sampai saat  ini menyisakan berbagai persoalan mendasar, mulai dari kurikulum bahan ajar, penyediaan bahan ajar, buku-buku yang mahal, kualitas SDM/(uji kompetensi guru, pengelola pendidikan, Upah guru yang rendah ( bahkan maih banyak yang di bawah Ketentuan Upah Minimum Pekerja, ini terjadi mulai dari  jabatan guru sekolah dasar sampai profesor di perguruan tinggi), dan lain sebagainya.

Dari realitas di atas, jika dicermati dari  pernyataan bahwa “SPMB untuk yang tak mampu” sungguh tak memiliki korelasi//hubungan sama sekali dan juga pernyataan di atas, memiliki makna yang tendensius keberpihakan, sekaligus pembenaran  bahwa  pendidikan itu mahal dan diperuntukan bagi yang “berduit” saja,  dan jalur SPMB merupakan  kumpulan orang-orang yang tidak mampu, kendati tak ada peraturan tegas dan jelas di dalam pedoman SPMB.

Di lain pihak pernyataan tersebut memungkinkan terjadinya pengingkaran dan penihilan tujuan dan makna SPMB, yang selama ini menjadi kebanggaan para mahasiswa yang telah merasa lolos saringan yang sangat ketat, artinya jalur ini merupakan “pintu utama” masuk yang dianggap masyarakat  “sungguh bergengsi”. Sejarah penerimaaan mulai dari SKALU, Proyek Perintis, UMPTN  sampai SPMB merupakan jalur seleksi yang melahirkan orang-orang pilihan dan berkualitas, dan tidak harus dibandingkan dengan jalur” basah” yang lebih mengedepankan kepentingan “ materi” yang dikemas “idealisme pendidikan”, padahal akan melahirkan  generasi instant dan  pragmatis.

Dan perlu difahami bahwa SPMB selama ini diikuti tidak hanya oleh calon mahasiswa dengan ekonomi pas-pasan dan cerdas, juga oleh para calon mahasiswa yang sejak SD sampai SLTA  ikut bimbingan belajar dan  tentu dari golongan ekonomi “kuat”, dan hal ini syah-syah saja sebagai arena kompetisi yang sangat “fair” dan signifikan, sehingga jika ada pendapat SPMB untuk jalur yang tak  mampu, sungguh merupakan pembiasan makna, bahkan diskriminatif.

Dan sebaliknya jika jalur “basah” melalui seleksi mandiri perguruan tinggi hanya  mengedepankan kekuatan “modal” orang tua calon mahasiswa, dan  mengurangi standar kualitas saringan, sama halnya dengan menyiapkan generasi berikut yang kurang siap untuk berkompetisi tingkat nasional dan global, bahkan tidak mentup kemungkinan akan lahir generasi yang permisif, hedonis, pragmatis, yang secara etika, moral dan sosial rapuh, sehingga keterpurukan bangsa yang multi dimensi ini semakin parah, dan sayangnya fenomena ini sengaja diciptakan lewat lembaga pendidikan formal dan elit birokrasinya.

Alternatif Solusi

Dari semua persoalan yang menimpa dunia pendidikan kita, kuncinya berada pada sejauhmana kesungguhan dan komitmen  para elit pemerintah dan atau birokrasi pendidikan mulai dari pusat sampai daerah  untuk menyadari bahwa penyelenggaraan pendidikan  yang profesional,  berkualitas, kompetitif dan prospektif bagi perbaikan bangsa ini. Bukan hanya wacana dan tertera di atas kertas semata, tapi mulailah  dengan gerakan nyata yang terencana dengan baik, sistematis, evaluatif, akuntabilitas dan transparan. Persoalan yang muncul diseputar SPMB, Seleksi Jalur mandiri dan UN (Ujian Nasional) merupakan persoalan yang berada pada effect problem, akar masalahnya (Caused Problem) belum dipecahkan bersama, karena orientasi dan hakekat penyelenggaran pendidikan campurbaur dengan persoalan-persoalan teknis operasional yang rentan dengan kepentingan sesaat, baik orientasi menumpuk materi/kekayaan maupun kekuasaan yang didukung  mental ABS (Asal Bapak Senang) dengan topeng-topeng kepalsuan, hipokrit dari segelintir penyelenggara pendidikan (birokrat) yang didukung kelemahan elit legislatif dan yudikatif, terutama pada kepastian dan penegakan hukum/peraturan pendidikan. Pada tataran makro/nasional, upaya solusi yang perlu dipikirkan bersama adalah

 Pertama, bersihkan dan tegakan kepastian hukum bagi penyelenggara pendidikan yang menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan; Kedua, benahi birokrasi pendidikan yang tidak efisien dan efektif, termasuk dalam urusan naik pangkat, golongan, jabatan yang selama ini rentan dengan KKN; Ketiga, memperjelas prioritas perbaikan orientasi sistem penyelenggaran pendidikan  mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi (al., sistem kurikulum dan bahan ajar, standar kompetensi pengajar, pengelola, ruang penggajian, metode PBM, teknologi pendidikan, serta standar kualitas lulusan, dan lain sebagainya); Keempat, memilih dan menempatkan para pengelola birokrasi pendidikan secara profesional, bijak dan transparan serta memiliki komitmen pada reformasi pendidikan; Kelima, sesuaikan kebijakan nasional bidang pendidikan dengan situasi lokal secara bertahap; Keenam, membuka dan mendorong peluang bagi masyarakat agar menyadari bahwa pendidikan merupakan aset dan investasi yang sangat penting untuk perbaikan bangsa ini, bukan kampanye mahalnya pendidikan, karena realitas menunjukkan masih banyak warga yang belum mengenyam pendidikan dasar dan lanjutan, apalagi pendidikan tinggi.

Jika persoalan-persoalan mendasar di atas tidak disadari secara mendalam dan bersungguh-sungguh oleh elit birokrasi di semua lini kelembagaan bidang pendidkan maupun lintas   lembaga, maka persoalan-persoalan pendidikan di tingkat permukaan (effect), selalu muncul dan menjadi wacana media dan masyarakat yang tak berkesudahan.

Kampus Fikom Unpad, 11 Juli 2006

Penulis,

Suwandi Sumartias