Suwandi Sumartias

bincang-bincang komunikasi politik

PSB, Kegundahan Orang Tua

Oleh Suwandi Sumartias (Dimuat HU Pikiran Rakyat)

Mencermati prediksi PG (passing grade) oleh Komunitas Peduli Pendidikan GM 9 Kota Bandung bahwa PSB (penerimaan siswa baru) tahun ajaran 2008-2009 mengalami peningkatan, telah membuat sebagian orang tua siswa resah (Pikiran Rakyat, 27-28 Juni 2008). Keresahan bersumber dari adanya keraguan orang tua tentang validitas data prediksi Tim GM 9 sehingga banyak orang tua yang merasa putra putrinya tidak bisa mendaftar sesuai sekolah tujuan. Di lain pihak, apresiasi perlu disampaikan pada Tim GM 9 karena upaya tersebut maksudnya untuk memberi gambaran awal bagi orang tua yang akan menyekolahkan anaknya. Namun, metode prediksi dalam berita tersebut tidak disampaikan, padahal GM 9 pun tentu telah melakukan survei hasil UN di sekolah-sekolah di Kota Bandung. Hasil prediksi tersebut bisa tepat atau meleset.

Keresahan orang tua (khususnya di Kabupaten Bandung) ternyata bertambah. Hal itu disebabkan adanya peraturan kuota 10% dan NEM hasil UN para siswa berlaku tidak sama dengan siswa Kota Bandung. Diskriminasi ini tentu membuat orang tua bingung, bahkan anaknya pun banyak yang bertanya, apa soal UN antara kabupaten dan kota itu berbeda? Apakah siswa dari Kabupaten Bandung tidak punya hak yang sama untuk bersaing dengan siswa di Kota Bandung? Pertanyaan ini mengemuka karena NEM siswa asal Kabupaten Bandung tidak diakui sama dengan di Kota Bandung, jika seorang siswa SMP mendapat nilai 36, 55, maka menjadi 37 jika masuk SMA di Kota Bandung. Logika yang sungguh membingungkan, padahal pada tataran modern, hukum pasar berlaku sesuai kemampuan dan kompetisi. Padahal, untuk bisa mendapat angka satu dalam UN tidaklah semudah yang dibayangkan.

Sulitnya sebagian siswa untuk mendapatkan nilai UN yang baik dan sangat baik dilalui dengan berbagai upaya orang tua siswa, antara lain dengan melakukan berbagai persiapan melalui bimbingan belajar, try out, juga melakukan salat istigasah/doa bersama antara guru dan siswanya. Namun, untuk dapat melanjutkan pendidikan sesuai pilihan, tidaklah mudah karena sebagian pengelola dan berokrat pendidikan masih saja berpikir dan bertindak sektoral, bahkan ada kecenderungan persoalan yang mudah masih saja dipersulit. Ada wacana di masyarakat (mudah-mudahan keliru) bahwa di antara dua jalur baik jalur akademik maupun nonakademik (jalur prestasi), tetap terdapat peluang bagi orang tua untuk dapat “melicinkan” masuk sekolah sesuai tujuan. Khususnya jalur nonakademik. Keresahan orang tua tidak berhenti setelah anaknya lulus UN, namun berlanjut dalam kompetisi PSB.

Fenomena tersebut hanyalah representasi kecil dari sebagian persoalan besar yang dihadapi dunia pendidikan kita. Para pendidik yang telah lama kurang mendapat perhatian pemerintah, berupaya mencari berbagai peluang yang sekiranya “menguntungkan” secara materi. Konsumerisme tidak hanya milik para politisi dan birokrat, namun telah merambah dalam ranah-ranah yang selama ini mengusung moral dan idealisme, yakni dunia pendidikan. Untuk memutus fenomena ini, sebenarnya mudah. Jika individu menyadari benar apa yang diperbuatnya akan dan telah merusak sistem yang dibangun, yang pada gilirannya dunia pendidikan akan tercerabut dari filosofinya sendiri maka krisis multisektor bangsa ini, kuncinya dapat dicari solusinya, jika para pegiat pendidikan mampu menyiapkan SDM berkualitas lahir dan batin. Jika menengok kasus BLBI di Kejagung dan para koruptor lainnya, sebaik apa pun sistem yang dibangun tetap akan bergantung pada SDM-nya (the man behind the gun). Maka, dalam konteks ini, proses dan kegiatan apa pun yang dilakukan dalam PSB, misalnya, akan menjadi cikal bakal dalam memperbaiki generasi di masa yang akan datang karena kita yakin sesuatu yang dicapai dengan cara-cara yang baik (apalagi halal) akan membuahkan hasil yang baik pula.

Ujian Nasional (UN) kali ini diikuti 2 juta lebih siswa/siswi SMA/SMKK/MA dan 3 juta siswa/siswi SMP/MTs. UN merupakan bagian yang tak terpisahkan dari PBM (proses belajar-mengajar) yang harus dilewati siswa kelas III SMA/SMKK/MA dan SMP/MTs., untuk mendapatkan tanda lulus (ijazah) dan dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi.

Untuk tahun ini, pelanggaran UN tidak seheboh tahun lalu, di mana pengalaman terdahulu membuktikan, pelaksanaan UN selalu menyisakan berbagai persoalan yang terus berulang, mulai dari pelanggaran teknis hingga manajemen pelaksanaan. Pengalaman yang kurang mengenakkan dan sungguh ironis adalah adanya kolaborasi negatif yang dilakukan antara oknum birokrat pendidikan, guru-guru dan para “joki” pendidikan serta oknum orang tua yang khawatir putra putrinya tidak lulus dan atau kurang memiliki kemampuan untuk mengikuti UN. Hal ini menimbulkan banyak persoalan, mulai dari kebocoran soal, jual beli soal/jawaban, suburnya perjokian, pencurian soal, mengisi ulang jawaban yang salah, dan sebagainya. Sehingga UN kali ini dilaksanakan berbeda dengan sebelumnya, dengan melibatkan tim pemantau independen dari perguruan tinggi, pengawalan ketat polisi, “merumahkan” guru-guru mata ajar yang di UN-kan, dengan harapan adanya peningkatan sistem penyelenggaraan UN yang lebih baik dan meningkatkan kualitas lulusannya.

Alternatif solusi

Upaya solutif yang perlu dibuat adalah, pertama, sosialisasi PSB dan petunjuk teknis yang transparan dan akuntabel untuk semua sekolah seoptimal mungkin. Karena tidak semua orang tua melek internet dan atau media massa, apalagi yang berada jauh dari Kota Bandung.

Kedua, berikan kesempatan bagi semua siswa di seluruh nusantara untuk berkompetisi seluas-luasnya secara adil tanpa harus ada kuota.

Ketiga, nilai UN yang telah disepakati sebagai syarat utama untuk masuk sekolah diberlakukan tanpa pembedaan dan rekayasa.

Keempat, perlu dipahami bersama bahwa proses awal PSB yang lebih profesional, transparan, akuntabel, menjadi titik awal yang amat baik dalam mempersiapkan peserta didik (SDM) di masa yang akan datang dan menjadi investasi berharga buat generasi berikut yang berkualitas. Tentu pada gilirannya, akan memutus mata rantai dekadensi moral dan pengangguran yang terus meningkat.

Semoga PSB kali ini dapat memberikan informasi optimal bagi semua stakeholder dan menjadi ajang pencerahan dan kompetisi yang fair. Dengan pola seperti di atas, PSB Kota Bandung akan menjadi model percontohan bagi kota-kota dan kabupaten lainnya. Semoga! ***

Penulis, mahasiswa S-3 Komunikasi dan pegiat pendidikan di Fikom Unpad.

17 November, 2008 Posted by | Uncategorized | 3 Comments