Suwandi Sumartias

bincang-bincang komunikasi politik

Adakah Pemimpin Populis?

Oleh SUWANDI SUMARTIAS

Mencermati opini Elvinaro Ardianto (Kompas, 8/11/2007) yang mengungkapkan perlunya pembelajaran politik pada pemilihan gubernur Jawa Barat 2008 walaupun dalam keadaan perut lapar, hal itu perlu dikaji dalam konstelasi praksis politik di Jabar yang akan menyelenggarakan pemilihan langsung gubernur. Para pengagum demokrasi mengungkapkan, belum saatnya bicara demokrasi saat rakyat masih berkutat dengan kebutuhan perut.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar hingga Maret 2007, jumlah penduduk miskin Jabar sudah mencapai 5,46 juta jiwa atau 13,55 persen dari 37 juta jiwa penduduk Jabar. Angka ini merupakan gambaran riil yang didata dari perspektif ekonomi. Namun, belum ada data berapa orang yang “miskin politik” dan atau “makelar dan petualang politik”, apalagi mengenal calon pemimpinnya.

Dalam situasi rakyat yang masih berkutat di “urusan perut”, pemilihan gubernur (pilgub) Jabar bukan hanya tidak menarik, melainkan juga membosankan kecuali ada “iming-iming” nyata kendati hanya ongkos kampanye, kaus, dan arak-arakan. Maka, konsep demokrasi oleh rakyat dimaknai dengan demonstrasi, mobilisasi, atau ramai-ramai turun ke jalan. Itulah wajah demokrasi kita.

Dalam konteks seperti ini, jika ingin pilgub Jabar menjadi momen penting, perlu adanya penguatan komitmen moral dan sosial dari para elite politik untuk menghentikan upaya “memperdaya” rakyat sebagai “kendaraan” politik bagi kepentingan kelompok dan individu tertentu. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar seyogianya menangkap fenomena ini, bukan sebagai perpanjangan tangan para calon gubernur.

Demikian juga para calon semestinya memiliki rasa “risi” dan atau “malu” mencalonkan jika belum memiliki komitmen tersebut. Persoalan mendasar adalah mampukah KPU Jabar menjaring calon gubernur yang pro kesejahteraan mayoritas rakyat (populis), tentu dengan indikator karakter kepemimpinan yang mumpuni lahir batin (cageur, bageur, bener, pinter tur singer), serta jangan lagi melahirkan pemimpin yang “tidak aspiratif dan akomodatif” pada kondisi riil rakyat Jabar. KPU dan proses pilgub

Siapa pun gubernurnya, yang penting memiliki komitmen pada perubahan mendasar di semua aspek sistem kelembagaan maupun sosial kemasyarakatan. Perubahan semestinya diawali terhadap pembenahan sistem birokrasi yang selama ini rentan berbagai penyelewengan, wewenang, kekuasaan, dan sektor pelayanan publik. Proses pilgub akan dianggap berhasil bila dapat melahirkan pemimpin Jabar yang benar-benar punya komitmen politik untuk bangkit dari keterpurukan, kemiskinan, pengangguran, pelanggaran hukum, moral, dan sosial, serta berkomitmen pada reformasi birokrasi dengan segera. Jadi, jangan lagi melahirkan pemimpin yang hanya manis di mulut saat kampanye, tetapi setelah berkuasa “kumaha dewek”.

Proses pilgub semestinya memiliki perangkat dan aturan yang jelas bagi para calon gubernur, bukan hanya peraturan di atas kertas, melainkan sejauh mana para calon yang tidak atau belum memiliki kemampuan membekali diri secara mumpuni lahir batin, misalnya jika ada desakan kelompok-kelompok tertentu yang relatif permisif dan instan. Apalagi, jika politik uang masih menjadi modus unggulan untuk meraih suara dan simpati rakyat sehingga rakyat kembali menuai kekecewaan yang berulang dan berulang.

Untuk mengukur kualitas pilgub tentu harus diawali dengan perencanaan dan langkah-langkah matang sehingga tercipta proses demokrasi, paling tidak rakyat pemilih mengenal betul siapa calonnya. Dalam situasi ini, proses sosialisasi calon dengan segala track record-nya menjadi kunci keberhasilan pilgub. Bila hal ini belum bisa dilakukan dalam pilgub, tidak menutup kemungkinan pesta demokrasi hanyalah sebuah pesta mobilisasi massa untuk sekadar memilih “kucing dalam karung”. Proses penting sebagai pembelajaran politik kembali sebagai fatamorgana dan angan-angan, selain pertarungan partai politik dengan segala kepentingannya.

Akhirnya, pilgub akan melahirkan pemimpin daerah yang elitis dan tidak populis di masyarakat. Dampaknya sudah dapat diduga dalam konstelasi praksis politik masyarakat di Jabar bahwa pilgub Jabar tidak lebih sebagai “permainan panggung sandiwara” di sekitar elite politik. Maka, amat tidak tepat dan terpuji jika dalam situasi yang masih bicara perut, rakyat harus belajar demokrasi dalam pilgub. Martin Luther King mengungkapkan, “We are as strong as the weakest of the people” (Kita tidak akan menjadi bangsa yang kuat dan besar bila mayoritas masyarakatnya masih lemah dan miskin). Pro mayoritas

Pilgub Jabar semestinya menjadi starting point yang perlu dukungan optimal semua elemen elite masyarakat dan sekaligus uji coba bagi KPU Jabar untuk melahirkan pimpinan yang pro mayoritas rakyat. Tidak mudah bagi KPU Jabar untuk mampu memberikan penguatan makna pada proses kompetisi kekuasaan melalui pilgub. Inilah yang telah banyak menguras energi sehingga berbagai agenda reformasi birokrasi, ekonomi, dan hukum seakan terlupakan karena karut marutnya kepentingan pragmatis para “pemain” yang bernaung di partai politik.

Konsep pendidikan politik pun mengalami distorsi di berbagai lini. Padahal, good governance tak mungkin lahir dari “batu” yang dibelah kecuali dari kesadaran dan interaksi optimal rakyat dengan para elite formal dan informal dalam masyarakat yang berlangsung secara kritis, dialogis, dan dialektis.

Persoalan dan tantangan yang semestinya selalu dikawal dan diwaspadai dalam pilgub adalah bagaimana proses “demokratisasi” pilgub berjalan dalam koridor yang transparan, bebas, rahasia, bertanggung jawab secara moral dan sosial. Pilgub Jabar bisa menjadi pendidikan politik yang penting dalam alam demokrasi transisional, termasuk mengelola perbedaan dan konflik kepentingan yang sering muncul.

Dan pada platform demokratisasi pilgub seperti inilah, aspirasi masyarakat Jabar akan menemui “ruang gerak”-nya secara dinamis dan konstruktif meskipun tak ada yang bisa menjamin sepenuhnya berhasil dengan proses ini. Namun, paling tidak melalui pilgub Jabar sintesis sosial menuju pencerahan dan pembelajaran politik sebagai investasi sosial akan terjadi kendati rakyat selalu menjadi “korban” dan “obyek” kepentingan kelompok yang berkompetisi.

Semoga pilgub Jabar kali ini menyuguhkan proses interaktif yang berkualitas dan nyaman ditonton, dan akan lahir pemimpin yang benar-benar memiliki orientasi kemaslahatan sosial dan menyejahterakan rakyat Jabar.

Tantangan yang paling sederhana, dapatkah KPU Jabar menjadi jembatan yang aspiratif dan akomodatif terhadap representasi kepentingan rakyat, atau sekadar menjalani tugas apa adanya dan mengulang berbagai rekayasa dan pragmatisasi politik? Jika tidak, rakyat Jabar tetap berkutat dengan segala persoalannya sendiri tanpa merasa penting akan keberadaan pemimpin daerah, apalagi bila reputasi negatif para elite birokrasi dan politik semakin panjang.

SUWANDI SUMARTIAS Mahasiswa S-3 Komunikasi dan Penggiat Pendidikan di Fikom Unpad; Ketua Harian Yayasan Lembaga Inovasi dan KomunikasiĀ 

Tulisan ini pernah dimuat di KOMPAS http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0711/28/Jabar/29526.htm

Advertisements

4 November, 2008 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: