Suwandi Sumartias

bincang-bincang komunikasi politik

Merekonstruksi Praksis Politik

Senin, 14 April 2008 | 12:40 WIB

Oleh Suwandi Sumartias

Eforia pemilihan gubernur Jawa Barat mencapai puncaknya pada Minggu (13/4). Berbagai aktivitas yang dilakukan tentu merupakan praksis politik yang bukan hanya sekadar prosesi bagaimana para politisi memainkan “jurus-jurus jitu” dalam mencapai tujuan. Untuk tetap berada pada koridor demokrasi, diperlukan juga pemahamam dan pemaknaan kembali (merekonstruksi) terhadap praksis politik selama ini, baik pada tataran mikrobirokrasi maupun makropolitik.

Performa para elite birokrasi dan politisi di tingkat lokal/daerah (mikro) dan nasional (makro) benar-benar berada dalam kondisi terpuruk. Apatisme dan ketidakpercayaan rakyat terhadap para elite betapa sulit ditumbuhkan. Apalagi, dalam situasi rakyat yang serba sulit secara sosial ekonomi dan hancurnya pilar-pilar hukum dan keadilan.

Mengurangi kesan negatif bahwa pemilihan gubernur (pilgub) sebagai “pesta” para politisi dalam upaya mengejar jabatan dan kekuasaan semakin mendesak untuk dicermati semua pihak. Mampukah pilgub ini memberikan pencerahan, minimal pemenangnya memiliki kesadaran dan komitmen tinggi pada pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penegakan kepastian hukum, serta perbaikan kondisi ekonomi rakyat.

Praksis politik lebih banyak dipahami sebagai milik para elite partai dan birokrat yang haus akan jabatan dan kekuasaan. Politik itu kotor dan penuh rekayasa, intrik-intrik, hanya retorika, serta menghalalkan segala cara. Krisis multisektor yang dirasakan rakyat dari satu rezim ke rezim lainnya terus berjalan tanpa solusi berarti dan kemauan politik yang kuat dari para elite negeri ini. Tirani sosial mewabah dalam segala lini kehidupan. Setiap kesempatan sekecil apa pun dikreasi untuk saling menekan dan mengambil keuntungan. Pragmatisme kehidupan sosial berbalik arah menjadi lahan subur untuk saling mendominasi dengan perilaku seenaknya sendiri dalam kehidupan sehari-hari.

Upaya merekonstruksi

Praksis politik yang karut-marut bukan hanya produk sosial yang gagal dari para politisi dan elite negeri ini, melainkan merupakan “proyek” kesengajaan rezim penguasa untuk tetap memiliki pengaruh di mata rakyat. Kebodohan dan kemiskinan masuk dalam ranah struktur dan sistem yang dibangun para pembuat kebijakan dan pemilik otoritas, tanpa filter dan kontrol yang memadai dari rakyat dan lembaga sosial, termasuk partai politik. Apalagi, dari para penjaga keadilan dan hukum, semua elemen terjebak dalam kenyamanan sistem buatannya sendiri. Maka, yang muncul adalah sikap dan perilaku instan dan amat pragmatis sehingga jabatan, kekuasaan, serta materi menjadi simbol dan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara dan upaya.

Kenyataan yang kita alami sehari-hari dalam praksis politik dikonstruksi secara sosial (socially constructed). Sifat kenyataan sebagian besar adalah simbol. Manusia mempunyai kemampuan menciptakan dan menggunakan simbol-simbol sehingga dapat mengatasi keterbatasan dari lingkungan fisik dan biologisnya. Kenyataan yang dialami manusia sehari-hari berupa kenyataan simbol yang materiil dan nonmateriil dikonstruksikan melalui tindakan dan interaksi manusia.

Keberadaan rakyat pemilih dalam pilgub tidak sebagai pelaku utama, tetapi juga produk sosial dari interaksi selama ini. Jika rakyat belum cerdas dan percaya diri dalam memilih pemimpinnya, bukan hanya kekeliruan rakyat itu sendiri, melainkan merupakan realitas dari ketiadaan dan kegagalan pendidikan politik yang dibuat para politisi dan elite birokrasi. Semua ini merupakan fakta sosial yang tidak hanya antiklimaks, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan melakukan upaya-upaya solutif dalam memutus mata rantai keterpurukan antara yang memimpin dan dipimpin.

Dalam konteks ini, berbagai pengalaman dan sejarah pengelolaan interaksi antara pemimpin dan rakyat yang positif dan negatif selalu tak cukup memadai untuk dikritisi secara tuntas dan serius. Kolektivitas perilaku menyimpang para politisi dalam birokrasi selalu menjadi area abu-abu yang sengaja sulit dibuktikan, apalagi jika di mata hukum belum ada indikator pembuktian yang kuat. Maka, upaya rekonstruksi sosial terhadap berbagai fakta yang dianggap menyimpang memerlukan paradigma baru yang lebih jelas dan sistematis.

Idealisasi hubungan antara rakyat dan pemimpin yang terpilih harus benar-benar bersandar pada ikatan moral dan aturan hukum yang harus dikawal bersama. Setiap upaya manipulatif sekecil apa pun selayaknya mendapat sanksi tegas dan transparan. Tak kalah penting adalah membuat ruang gerak yang sempit dan rasa malu yang tinggi bagi upaya-upaya pelanggaran hukum dan tak terpuji lainnya.

Peran media

Suka atau tidak, KKN dengan segala tipe dan jenisnya akan tetap eksis selama kita tak memiliki komitmen dan kesadaran untuk berkehendak serta tak serius dan konsisten untuk mengubahnya. Dengan demikian, tak menutup kemungkinan sangat potensial menjadi “bom waktu” dan beban sosial pembangunan yang semakin rumit diurai dan mahal harganya.

Dalam situasi ini, mengupayakan komunikasi politik yang sehat menjadi penting, tetapi akan terwujud jika elite politik dan rakyat sudah berada dalam satu keseimbangan pemahaman tentang praksis politik itu sendiri. Label destruktif yang diberikan rakyat kepada elite politik dan birokrasi selama ini tidak akan mengemuka, jika bukan karena sengaja dibangun sedemikian rupa oleh pemegang otoritas. Brian McNair (1995) menawarkan tiga dimensi besar yang harus diurai dan dikaji secara serius terhadap eksistensi: rakyat, media, dan organisasi politik (partai politik, organisasi publik, kelompok penekan, dan pemerintahan).

Tidak mudah melahirkan pemimpin yang sesuai nurani dan aspirasi mayoritas rakyat karena praksis politik pilgub saat ini harus berhadapan langsung dengan persoalan rakyat yang amat mendasar, antara lain kemiskinan fisik dan nonfisik, tingkat pengangguran yang tinggi, gizi buruk, tingkat pendidikan yang rendah, kesehatan, dan terbatasnya lapangan kerja. Kualitas dan kuantitas hidup mayoritas rakyat berada pada titik nadir. Kepercayaan kepada elite semakin terancam dan tergerus gelombang ketidakpedulian, ketidakpekaan, dan “kemaruk” yang kebablasan.

Harapan rakyat tentu dialamatkan pada peran media massa, baik cetak maupun elektronik, yang masih dianggap dan dipercaya sebagai agen perubahan dan informasi yang semakin efektif. Sebab, melalui medialah, segala praksis politik dalam pilgub dengan mudah tersebar luas dan cepat, apalagi dengan dukungan teknologi informasi. Transformasi, penerjemahan, dan interpretasi praksis politik akan lebih berkualitas selama media mampu mengedepankan profesionalisme yang benar-benar bertanggung jawab dan independen.

SUWANDI SUMARTIAS Mahasiswa S-3 dan Penggiat Pendidikan di Fikom Unpad

Tulisan ini pernah dimuat di Kompas Senin, 14 April 2008

Silahkan klik URL http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/04/14/12401349

Advertisements

4 November, 2008 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: