Suwandi Sumartias

bincang-bincang komunikasi politik

Potret Buram Jawa Barat

Oleh Suwandi Sumartias

Ketidakjelasan orientasi dan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakibatkan semakin transparannya berbagai kelemahan di berbagai sektor.

Hasil kajian lingkungan oleh Western Java Environment Management Project (2004) menunjukkan, banyak rencana tata ruang dan wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat yang tak ramah lingkungan sehingga harus segera direvisi.

Jika tidak, bisa mengakibatkan degradasi lingkungan yang semakin parah. Bahkan, sebanyak 700.000 hektar hutan di Jabar dalam keadaan rusak berat. Menurut Fahrullah (2004), luas hutan di Jabar tahun 1990 mencapai 800.000 hektar atau 22 persen dari luas wilayah Jabar. Pada tahun 1997 data menunjukkan telah terjadi penurunan luas hutan yang sangat memprihatinkan. Hutan yang tersisa hanya lebih kurang 323.802 hektar atau 9 persen yang tertinggal. Dan, itu pun dalam kondisi terancam oleh “serakahnya” pembangunan yang hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek, tanpa menghiraukan unsur keberlanjutan, kelestarian alam, dan keselamatan, serta kesehatan manusianya.

Sebagai contoh, untuk Kota Bandung saja, menurut Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda (DPKLTS), dengan jumlah penduduk sebanyak 2,4 juta jiwa, Kota Bandung membutuhkan 1,25 juta batang pohon. Artinya, satu pohon menghasilkan 1 kilogram oksigen per hari yang dapat memenuhi kebutuhan oksigen dua orang setiap hari. Adapun di Kota Bandung hanya terdapat sekitar 600.000 pohon. Jadi, kekurangannya mencapai 650.000 batang pohon.

Begitu juga yang sedang dialami Sungai Citarum dengan limbah industrinya. Arda Dinata (2004) menguraikan bahwa Sungai Citarum memiliki luas daerah aliran sungai sekitar 6.080 kilometer persegi, dengan 11,255 juta penduduk bermukim di sepanjang sungai. Selain itu, terdapat sekitar 1.000 industri besar yang sekaligus sebagai sumber pencemaran yang paling dominan. Sampai saat ini lebih dari 280 ton limbah tumpah ke Citarum setiap harinya.

Terkait kasus flu burung di Jawa Barat, selama tahun 2006 jumlah ayam yang sudah dimusnahkan (depopulasi) mencapai 46.762 ekor (Kompas, 6 Oktober 2006). Antara tahun 2003-2006, desa yang terserang meliputi 244 desa/kelurahan dari 2.805 desa/kelurahan, dan 155 kecamatan dari 592 kecamatan di Jabar. Ini berarti sudah 26 persen wilayah Jabar terkena flu burung.

Diare masih menjadi masalah kesehatan di Jabar. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jabar, diare masih menjadi penyakit endemis di hampir seluruh kabupaten/kota di Jabar. Tahun 2005 tercatat 339.906 penderita diare di Jabar.

Masalah buta aksara secara nasional, Jabar berada di peringkat ketiga provinsi dengan angka buta aksara terbanyak setelah Jawa Timur, Jawa Tengah (Kompas, 18 Oktober 2006). Tahun 2005 tingkat buta aksara di Jabar 5,34 persen. Tingkat melek huruf mencapai 94,64 persen atau 30,5 juta penduduk. Hampir separuh warga buta aksara terdapat di wilayah pantai utara Jabar, yakni Kabupaten Indramayu (331.938 jiwa atau 22,7 persen dari jumlah penduduk), Karawang (197,169 jiwa atau 12,2 persen), Cirebon (11,5 persen), dan Subang (11,9 persen).

Redefinisi pembangunan

Dari uraian di atas, jelas bahwa penekanan pembangunan industri di satu sisi telah mengakibatkan berbagai degradasi dan penurunan kualitas, makna pembangunan manusia, dan lingkungan hidup. Keberpihakan pemerintah pada megaproyek dengan dukungan modal besar tidak identik dengan meningkatnya kualitas manusianya. Industrialisasi yang menjadi andalan suksesnya pembangunan tampaknya harus mengorbankan sektor lain yang lebih parah dan pada akhirnya menjadi beban pembangunan yang tidak sedikit dan tidak mudah.

Penggundulan hutan lindung tidak akan terjadi jika para pengembang industri memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial tinggi terhadap dampak-dampak negatif yang akan terjadi. Pelanggaran terhadap peraturan seakan sulit dibuktikan dan diberi sanksi hukumnya. Para pengambil kebijakan dan elite politik seakan menutup mata terhadap kasus-kasus yang terjadi, bahkan rekayasa peraturan dengan alasan melonggarkan investasi menjadi hal yang wajar. Dalam situasi ini, kepastian hukum sangat rentan dan sulit ditegakkan, bahkan penegak hukumnya ikut andil bagian di dalamnya.

Demikian juga halnya dengan masalah buta aksara dan kesehatan (diare, flu burung, gizi buruk, dan lain sebaginya) sangat terkait dengan berbagai kelemahan faktor kelembagaan dan sumber daya yang ada. Rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengtingnya kesehatan seharusnya menjadi materi dasar dalam merumuskan berbagai kebijakan sektor kesehatan.

Minimnya penyuluh, pembimbing lapangan, anggaran kesehatan, bukan menjadi alasan utama. Diakui bahwa ketika Program Posyandu gencar dilaksanakan, secara signifikan dapat membantu memberikan informasi tentang kesehatan, sekaligus menjadi program pendampingan yang sangat efektif, kendati kinerja dan programnya perlu direevaluasi.

Semua persoalan di atas yang saat ini sedang dihadapi Pemerintah Provinsi Jabar sebenarnya bisa diselesaikan secara efektif dan efisien jika konsep otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak disalahtafsirkan oleh para elite daerah untuk menjadi “raja-raja kecil” dan arena perebutan jabatan politik dan kekuasaan sehingga energinya habis terkuras untuk mencari posisi para elite di daerah. Makna pembangunan

Praksis pembangunan masyarakat, khususnya di Jawa Barat, semestinya memiliki makna dan tujuan yang lebih mengedepankan manusia sebagai subyek pelaku yang bersandar pada hati nurani. Perubahan kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik harus bersandar pada meningkatnya kualitas lahir batin masyarakat, bukan terpusat pada segelintir elite pengambil kebijakan dan pemilik modal semata.

Dengan mengedepankan nurani di atas, konsep rasionalitas dan fragmatisme manusia akan melahirkan pelaku pembangunan yang bertanggung jawab, baik secara moral, etika, budaya, sosial ekonomi, maupun agama untuk generasi sekarang dan masa yang akan datang.

Alternatif solusi yang kiranya dapat ditempuh, antara lain pertama, perlu tindakan nyata dan segera untuk merehabilitasi permasalahan di Jabar. Kedua, perlu penegakan kepastian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan persoalan di atas.

Ketiga, perlu evaluasi segera terhadap berbagai kebijakan pembangunan yang tidak efektif dan efisien. Keempat, perlu kesadaran politis dan keteladanan elite birokrasi, pengusaha, dan masyarakat secara simultan dan segera. Kelima, perlu sosialisasi, penyuluhan, bimbingan, dan advokasi yang serius dan kontinu sesuai program pembangunan yang akan dilaksanakan.

SUWANDI SUMARTIAS Ketua Harian Yayasan Lembaga Inovasi dan Komunikasi Bandung

Tuisan ini pernah dimuat di KOMPAS Senin, 20 November 2006
Silahkan klik URL http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0611/20/Jabar/7760.htm
Advertisements

4 November, 2008 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: