Suwandi Sumartias

bincang-bincang komunikasi politik

Psikografis Urang Sunda

Oleh Suwandi Sumartias

Sikap dan perilaku urang Sunda tiap daerah tentu memiliki karakteristik khas sesuai dengan lingkungan keluarga, sosial, geografis, dan budaya. Dan, yang tak kalah penting adalah faktor psikografis dan psikososial. Kejujuran, keterbukaan, keuletan, etika pergaulan, estetika, dan lain sebagainya dari urang Sunda dipengaruhi oleh faktor-faktor situasi dan kondisi wilayah tempat tinggal dan nilai-nilai yang dimilikinya.

Wacana yang berkembang saat ini ada urang Sunda (termasuk elitenya) nu teu nyunda; ada orang luar Sunda yang lebih nyunda, atau ada urang Sunda yang masih nyunda; ada urang Sunda yang nasionalis dan mendunia; ada urang Sunda yang lokalis, kurung batok, “kacamata kuda” yang dipakai. Ada juga urang luar Sunda yang hanya ikut numpang hidup tanpa rasa memiliki dan ingin tahu tentang kesundaan. Akibatnya, eksklusivitas dan ekstremitas bernuansa SARA menjadi marak.

Jika hal ini dibiarkan terjadi pada tataran elite birokrasi dan elite sosial, yang terjadi ada berbagai Sunda: Banten (sudah), Cianjur, Garut, Sumedang, Tasikmalaya, Ciamis, dan lain sebagainya. Maka, tidak menutup kemungkinan muncul lagi raja-raja kecil dan atau negara-negara kecil.

Kiranya perlu diantisipasi dan diproyeksikan platform kesundaan yang holistik sebagai suku bangsa, politik, ekonomi, dan budaya dalam konstelasi nasional dan atau dunia.

Dalam perspektif psikografis, tidaklah sesederhana dalam wacana untuk memahami berbagai karakteristik urang Sunda yang tersebar di berbagai pelosok, dengan dimensi psikologis yang unik dan multikultural.

Pada ranah makro seperti ini, pandangan-pandangan parsial dan sektarian tidak hanya usang bahkan menjadi destruktif. Penguatan (reinforcement) terhadap budaya dan falsafah Sunda sudah semestinya diterjemahkan pada langkah-langkah operasional yang lebih mengedepankan pemberdayaan dan pendampingan terhadap masalah- masalah riil yang dihadapi komunitas Sunda di mana pun berada. Selain itu, mereduksi sekat-sekat dan atau kelas sosial antara para elite dan rakyat akan semakin berhasil dan berdaya guna.

Membangun komitmen dari para elite sebagai pengambil kebijakan dan para tokoh masyarakat sebagai elite informal dalam bentuk keteladanan sosial akan lebih tepat untuk terus diwacanakan. Pemberantasan KKN

Memulai dengan penegakan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran yang terjadi (KKN) dalam semua level birokrasi perlu dirintis dengan serius oleh para elite. Tanpa kepastian dan penegakan hukum yang adil dan profesional, sebagus apa pun slogan daerah yang tersebar di Jawa Barat hanya dalam bentuk verbalisme dan hiasan kota.

Kepedulian dan pemerataan yang adil terhadap kesejahteraan rakyat yang kurang beruntung, kurang gizi, pendidikan yang rendah, pengangguran, dan lain sebagainya semestinya menjadi prioritas utama. Hal ini menjadi faktor yang amat penting dan utama untuk dibahas serta dipecahkan bersama oleh para elite pengambil kebijakan.

Dalam konteks ini, penulis sepakat apa yang disampaikan Luiz Inacio Lula da Silva, Presiden Brazil, “Membiarkan kemiskinan adalah sebuah kejahatan” (Imam Cahyono, Kompas, 20 September 2006).

Tesis Milton Friedman tentang kegagalan negara (state failure) tetap bergema dan aktual. Demikian juga dalam lingkup wilayah yang lebih kecil, peran pemerintah daerah dipertaruhkan untuk mampu mengevaluasi kinerjanya. Sebab, kekeliruan penyelenggaraan pemerintahan di masa lalu yang lebih mengedepankan tangan besi telah menjadikan negara sebagai model perompak (predatory state).

Pemerintah tidak mau repot mengurus warganya sehingga rakyat menjadi korban ulah negara (state neglect) yang tak terurus. Rakyat apatis dan tanpa harapan. Sebab, dengan atau tanpa negara, rakyat harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Bagi rezim Bonapartis (bonapartist regime) kebijakan sosial hanya digunakan kelompok elite untuk menjaga status quo (Baldwin, 1990). Negara kesejahteraan

Solusi dari semua ini kiranya adalah nilai-nilai universal yang harus disadari oleh semua elite penyelenggara dan pengambil kebijakan di lingkungan pemerintahan. Ini tentunya dilakukan dengan mengedepankan konsep negara kesejahteraan (welfare state) dari Gramsci (1988). Dalam konsep ini, negara dan atau pemerintahan berupaya menyelaraskan peran negara dan pasar, antara oligarki dan redistribusi ekonomi, pertumbuhan dan pemerataan.

Kendati dengan derajat yang berbeda, mereka tidak mau melanggar hak asasi warga negaranya untuk mendapatkan hak sosial dan kesejahteraan. Hak untuk kesejahteraan amat kental dengan karakter politik.

Kebijakan sosial merupakan produk perjuangan, dan proses politik berarti kemenangan politik atas ekonomi. Hak dicapai melalui berbagai program reformasi dan kebijakan sosial. Hak untuk kesejahteraan adalah hak yang lahir untuk subyek otonom dalam sebuah negara etis.

Dalam ranah seperti ini, sebagai rakyat Jawa Barat khususnya, selayaknya terus berupaya serius membangun komitmen tanpa henti. Ungkapan Mahatma Gandhi tampak masih relevan untuk dijadikan cermin apakah kita bagian dari pemeran politik tanpa tanggung jawab (prinsip); menghimpun kekayaan tanpa kerja keras; berdagang tanpa moral; meraih kemenangan tanpa hati nurani; menyelenggarakan pendidikan tanpa kehormatan; mencari ilmu tanpa kemanusiaan; dan beribadah tanpa pengorbanan dan keikhlasan.

Artikel ini dimuat di HU Kompas Jabar 4 Nopember 2006

SUWANDI SUMARTIAS  -Staf Pengajar Fikom Unpad

Advertisements

7 November, 2008 - Posted by | Uncategorized

3 Comments »

  1. Wah nambah lagi nih dosenku yang punya blog. Saluut. Saya mohon ijin untuk nge-link ya Pak

    Comment by rum4hkita | 7 November, 2008 | Reply

  2. hatur nuhun tos nepangan.

    Comment by suwandi sumartias | 7 November, 2008 | Reply

  3. He he he akhirnya sohibku yang lebih sering nulis di media, jadi juga blognya. Salam hangat….sok ah biar rame komunitas blog dosen fikom…biar ilmunya nular lebih cepat ke mahasiswa dan karib akademis…..atwar

    Comment by atwar | 11 November, 2008 | Reply


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: