Suwandi Sumartias

bincang-bincang komunikasi politik

Fenomena Korupsi Birokrasi


Fenomena Korupsi Birokrasi ( Dimuat Kompas Jabar, 26 Juli 2007)

Oleh Suwandi Sumartias

Mencermati eskalasi korupsi yang semakin tinggi intensitasnya dalam tubuh birokrasi, ibarat gunung es yang misterius, semakin kuatlah anggapan masyarakat yang selama ini berkembang dan diyakini bahwa korupsi telah menjadi kebiasaan perilaku para birokrat. Budaya itu sulit diberantas, bersifat kolektif, bahkan menjadi gaya hidup dan napas kaum birokrat. Sungguh korupsi merupakan suatu penyakit sosial yang epidemis dan sulit dicari solusinya, apalagi jika “sapu” pembersihnya masih kotor.

Kini, giliran Kabupaten Garut menjadi sorotan media dan masyarakat. Ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa mendesak Bupati turun dari jabatannya. Aksi massa dalam jumlah besar yang menuntut perubahan seakan menjadi barometer bahwa setiap ada indikasi korupsi dalam tubuh birokrasi, kesadaran rakyatlah yang menjadi pintu terakhir penegakan kesadaran hukum. Kemudian, yang menjadi persoalan mendasar, di mana elite penegak hukum dan elite wakil rakyat mendapat tempat dalam hati masyarakat? Di mana hati nurani mereka “eksis” dan “berlabuh” jika bukan merupakan bagian dari pemain sandiwara pula?

Eforia korupsi bak drama berseri sehingga muncul kepusingan dan kebuntuan ilmiah, hukum, dan nurani dalam menyelesaikannya. Cermin sejarah bangsa dari waktu ke waktu, dari satu orde ke orde berikutnya, dan dari satu rezim ke rezim lainnya betapa sulit dipahami dan dipelajari oleh generasi berikutnya, seakan tak berkesudahan. Pesimisme dan ketidakpercayaan pada elite penyelenggara negara dan birokrasi mewabah sedemikian rupa dari pusat sampai ke pelosok pedesaan.

Membangun optimisme dan idealisme generasi muda kini seakan bertarung menegakkan benang basah karena banyaknya perilaku pragmatis yang konsumtif, kemaruk, dan lupa diri. Terkikisnya nilai-nilai idealisme, kejujuran nurani, moral, dan sosial begitu parah menjalar dalam dunia birokrasi dan kehidupan sosial.

Banyak “hantu” birokrasi telah menurunkan derajat kepercayaan rakyat pada elite birokrasi dan wakil rakyat, bahkan pada hukum yang mengatur tertibnya kehidupan sosial. Lemahnya kontrol penggunaan dana APBD dan ketidakjelasan penggunaannya pada sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat (jajak pendapat Kompas, 15 Juni 2007) menjadi bukti betapa birokrasi rawan akan korupsi.

Produk kolektif

Fenomena korupsi, jika meminjam pemikiran para teoretikus pertukaran sosial (Blau, 1964; Burgess & Huston, 1979; Kelley & Thibaut, 1978) yang telah menganalisis keuntungan dan kerugian yang saling diterima dan diberikan oleh orang-orang yang terlibat dalam suatu hubungan, seseorang akan cenderung memilih relasi yang dapat memberikan ganjaran sebesar-besarnya.

Menurut teori ini juga, kita akan selalu berusaha menciptakan interaksi yang dapat memperbesar porsi ganjaran itu. Artinya, penentuan dan penggunaan dana APBD suatu daerah (kabupaten/kota) bukanlah produk lembaga eksekutif semata, tetapi juga melibatkan anggota legislatif dan yudikatif. Contohnya adalah masalah kebijakan dana Kaplinggate di Provinsi Jawa Barat yang masih misterius penyelesaiannya.

Sosiolog dramaturgis, Irving Goffman (Mulyana, 2001), melihat korupsi laksana kehidupan panggung di mana di atasnya sang aktor memainkan perannya sesuai dengan keinginan yang diharapkan sebelumnya. Untuk memainkan peran sosialnya, pemain atau aktor menggunakan pesan verbal sekaligus berbagai atribut lainnya.

Panggung depan adalah bagian dari penampilan individu yang secara teratur berfungsi dalam mode yang umum dan tetap untuk mendefinisikan situasi bagi mereka yang menyaksikan penampilan itu. Di dalamnya termasuk setting dan personal front, yang selanjutnya dapat dibagi menjadi appearance (penampilan) dan manner (gaya). Ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya, ia ingin mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya. Maka, korupsi di sini menjadi produk kolektif sejumlah pemain/aktor birokrasi yang memiliki kewenangan penuh tanpa adanya kontrol.

Dalam konteks kehidupan sosial seperti ini, kaum Hegelian menawarkan solusi dengan menghadirkan asas keseimbangan hidup berpola tesis-antitesis dan sintesis. Korupsi tidak akan terjadi jika ada kekuatan yang mengontrol dengan tegas dan seimbang sehingga akan lahir suatu sintesis atau realitas baru.

Sayangnya, kehidupan politik negeri ini belum menyadari pentingnya kelompok pengontrol yang seimbang. Alih-alih, elite kita terjebak dalam “pertarungan” perebutan kekuasaan dan kekuatan pragmatis yang secara ekonomis sangat menguntungkan kendati harus mengorbankan dan menghalalkan segala cara. Dalam konteks dan situasi serba sulit ini, yang muncul ke permukaan adalah sejenis vicious circle (lingkaran setan) dalam segala dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gerakan sosial

Sebagai alternatif solusi dalam mereduksi korupsi di tengah kepusingan nurani, ilmiah, norma sosial, dan hukum, kiranya perlu dibangun gerakan sosial secara silmultan tentang pentingnya kesadaran subyektif (individu) atau proses mental yang tidak langsung tunduk pada pengukuran empiris yang obyektif-mempersempit ruang gerak dan membangun serta memperbaiki mental dasar yang menyebabkan korupsi terjadi, termasuk menggalakkan budaya malu dan risi. Sebab, kesadaran muncul seiring dengan proses tindakan.

Jika tidak, tidak tertutup kemungkinan bahwa selain menjadi “drama berseri” yang sangat tidak layak tayang dan ditonton, fenomena korupsi juga tentu sangat potensial menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kapan “sandiwara” nasional yang tidak menarik ini berakhir tentu tergantung pada political will (itikad politik) dan tindakan nyata elite birokrasi dan elite masyarakat secara menyeluruh.

Rakyat adalah penonton setia yang siap mengikuti teladan elitenya. Untuk mereduksi secara bertahap reputasi negatif elite penyelenggara birokrasi dari fenomena korupsi, strategi yang tepat ialah mengembalikan kepercayaan dan kedaulatan rakyat kepada pemimpin yang memiliki keberpihakan pada kemajuan, kesejahteraan, serta keadilan.

Pemimpin yang berpihak pada mayoritas rakyat dengan sungguh-sungguh dapat dipegang dan dirasakan janjinya, tidak hanya berakhir pada tataran retorika politik semata.

SUWANDI SUMARTIAS Penggiat Pendidikan di Fikom Unpad

Advertisements

17 November, 2008 - Posted by | Uncategorized

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: